REPUBLIKA.CO.ID, PARIS--Seruan untuk menghukum striker bintang Paris Saint-Germain yang temperamental, Zlatan Ibrahimovic semakin meluas. Menyusul komentarnya setelah kekalahan PSG 2-3 dari Bordeaux yang disebut salah satu menteri Prancis sebagai menghina negara pusat mode itu.

Ibra sebenarnya sudah meminta maaf. Permohonan maafnya bahkan diberitakan di laman resmi PSG. Tapi itu tak meredakan kemarahan di Prancis.

Pemimpin Barisan Nasional yang berhaluan ekstrem kanan, Marine Le Pen menyatakan Ibra harus meninggalkan Prancis. "Mereka yang menganggap Prancis adalah negara sialan boleh meninggalkannya," kata Le Pen kepada stasiun radio France Info.

Jerome Guedj, seorang politisi partai Sosialis terkemuka, menyebut ucapan sang bintang itu tidak bisa diterima. "Biarkan dia bermain sepak bola dan tutup mulut, atau paling tidak hormati negara ini, para pendukung sepak bola yang juga terhina."

Ibra kemungkinan akan menghadapi sanksi dari Liga Prancis.

Striker Swedia yang secara kontroversial diusir ke luar lapangan dalam laga Liga Champions melawan Chelsea pekan lalu, dua kali menyamakan kedudukan pada pertandingan itu. Tapi laga kemudian dimenangkan Bordeaux.

Ibta menyerbu pinggir lapangan dan berkata di depan kamera televisi, "Dalam 15 tahun, saya tidak pernah menyaksikan wasit semacam ini. Di negeri yang sial ini, negeri ini tidak pantas untuk PSG. Kami terlalu bagus untuk negeri ini."

Pemain timnas Swedia berusia 33 tahun itu terpojok setelah Menteri Olahraga Prancis Patrick Jenner menyebut ucapan itu menghina. Ibra langsung meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa ucapan itu tidak ditujukan kepada orang atau negara Prancis.

"Saya membicarakan sepak bola, saya kalah pada pertandingan itu dan saya menerima itu namun saya tidak mengakui manakala wasit tidak menaati aturan. Saya mengutarakan perasaan saya ketika saya marah dan semua orang tahu bahwa pada saat ini, kata-kata bisa kelewatan," kata dia.

Jenner menyebut permintaan maaf Ibrahimovic itu sebagai pernyataan dari sang juara sejati. Namun itu tidak meredakan kontroversinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika