REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyindir FIFA dan PSSI yang menganggap keputusan Kemenpora dan BOPI terkait syarat peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 sangat berlebihan dan sudah masuk ranah intervensi pemerintah. 

"Kalau tak boleh intervensi, maka jangan pakai fasilitas pemerintah karena pemerintah yang bangun fasilitas," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (9/4).

Menurutnya, sesekali FIFA harus berdialog dengan kementerian dan PSSI. Dirinya menegaskan pihaknya terus mendorong agar BOPI menjadi wadah pembinaan dan pengawasan kepada olahraga profesional.

Ia menuturkan, terkait dengan sanksi kepada Arema dan Persebaya merupakan kewenangan BOPI. Pasalnya, mereka mempunyai standar dan kriteria yang harus dipatuhi oleh olahraga profesional.

"Aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan kita bahwa itu masih memungkinkan untuk kita dan BOPI melangkah lebih jauh lagi," ungkapnya. 

Imam mengatakan apa yang dilakukan BOPI menjadi momentum yang baik bagi seluruh olahraga profesional agar betul-betul melaksanakan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). 

Dirinya mengaku heran sebuah klub profesional selama 6 tahun tidak mempunyai NPWP dan selama 7 tahun tidak mengindahkan SIUP. Sehingga, hal itu tidak bisa ditoleransi. 

"Betul masyarakat butuh hiburan tapi yang penting ujungnya prestasi dan prestasi harus dimulai dengan tata kelola yang baik," ungkapnya.

Menurutnya, kejadian itu bisa menjadi momentum yang baik untuk melakukan evaluasi dan membantah kebijakan dikeluarkan karena dirinya baru menjabat sebagai menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika