REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengatakan pihaknya siap melakukan koordinasi untuk menanggapi surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kemenpora dalam suratnya kepada PSSI bernomor 01133/MENPORA.SET/VI/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpora, Alfitra Salamm, meminta PSSI mematuhi rekomendasi BOPI.
"Menteri Pemuda dan Olahraga dalam memberikan sanksi administratif lebih berat berupa pencabutan izin organisasi dan atau kelembagaan serta kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui apabila nyata-nyata secara sah dan terbukti PSSI tidak melaksanakan teguran tertulis," bunyi pernyataan dalam surat Kemenpora kepada PSSI, Rabu (8/4).
Djohar mengatakan PSSI langsung merespons surat ini dengan menggelar pertemuan bersama pengurus, Exco, dan PT Liga Indonesia.
"Yang kita inginkan adalah tidak adanya pertentangan dengan semuanya. Berharap selanjutnya ada pembicaraan dan diskusi. PSSI mengedepankan profesional. Kita harapkan semua ini reda, karena tidak ada yang untung dalam kondisi seperti ini. Yang menjadi korban adalah pemain, kami berharap ini segera berakhir agar pemain bisa tenang, dan masyarakat mendapat hiburan," jelas Djohar seperti dikutip laman resmi PSSI, Rabu (8/4).
Dalam surat tersebut juga meminta Mabes Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan keramaian kepada PT Arema Cronus, pengelola Arema di ISL 2015, dan PT Mitra Muda Inti Berlian, pengelola Persebaya, sepanjang keduanya belum memperoleh rekomendasi dari BOPI. Kemenpora mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar bisa terlaksana dengan baik.
Surat Kemenpora juga ditembuskan ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menpora, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Terkait, CEO PT Liga Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
