Ngadu ke DPRD, Aremania Tuntut Menpora Mundur

Red: M Akbar

Foto: Antara

Pendukung kesebelasan Arema Malang (Aremania).

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ratusan suporter Arema Cronus Indonesia atau Aremania mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/4), untuk meminta dukungan dewan terkait dicoretnya tim Singo Edan sebagai peserta Indonesia Super League (ISL) 2015.

Mereka menuntut pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan mengecam langkah Menpora Imam Nahrowi terkait dicoretnya Arema dari kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Tanah Air yang tahun ini disponsori Qatar Nasional Bank (QNB).

"Menpora tidak mengerti sepak bola dan BOPI adalah antek-anteknya karena BOPI dihuni orang-orang yang tidak suka terhadap kompetisi ISL," teriak salah seorang Aremania, Ahmadi, ketika berada di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang Budi Kriswiyanto yang didampingi sejumlah anggotanya dari lintas fraksi itu pun akhirnya menerima beberapa perwakilan Aremania.

"Bapak anggota DPRD dari Fraksi PKB, kami ingin bapak mengontak langsung Menpora terkait masalah ini biar kita dengarkan bersama-sama di ruangan ini," kata Ahmadi sebagai perwakilan Aremania.

Ahmadi menjelaskan Aremania dan masyarakat Malang Raya sangat dirugikan dengan pencoretan PT Arema dari kompetisi LSI 2015. Larangan Arema tampil di ajang ISL disebutnya sebagai bentuk penzaliman sistematis Menpora dan BOPI kepada Aremania dan masyarakat Malang Raya.

Sementara salah seorang perwakilan Aremania dari Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Sukarno, mendesak Presiden Jokowi mencopot Imam Nahrawi dari jabatan Menpora karena larangan dan pencoretan Arema tampil di LSI dinilai merugikan banyak pihak.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Aremania dan Aremanita (suporter perempuan) membacakan sikap dan tuntutannya, yakni mendukung Arema agar tetap tampil di kompetisi ISL yang dikelola oleh PT Liga Indonesia dan PSSI, mendukung langkah PSSI untuk melakukan gugatan kepada Menpora dan BOPI atas dampak yang ditimbulkan karena keputusan yang merugikan para pihak pengelola sepak bola Indonesia.

Selain itu, jika Menpora dan BOPI tidak mencabut keputusannya yang melarang Arema tampil di ISL, Aremania menuntut Menpora untuk mengundurkan diri, mendukung langkah Kepolisian untuk memberikan pengamanan kepada Arema saat pertandingan kandang dan tandang, mendukung upaya rekonsiliasi di tubuh Yayasan Arema agar secepatnya menuntaskan proses rekonsiliasi dan mengakhiri segala konflik yang ada.

Selanjutnya, mendukung keinginan DPR RI untuk mencabut anggaran Menpora dan BOPI karena anggaran itu juga bersumber dari pajak masyarakat, serta menyerukan kepada Aremania di mana saja untuk tetap bersatu melawan keputusan BOPI dan Menpora.