REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua umum PSSI, Erwin Budiawan, mengaku lega setelah Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) menghasilkan keputusan sela.Ia juga meminta dukungan kepada DPR agar pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (kemenpora) bisa mencabut surat keputusannya yang telah membekukan PSSI.

Hal tersebut disampaikan Erwin saat menghadiri Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (26/5). Dalam RDPU tersebut hadir perwakilan PSSI, PT Liga Indonesia dan juga perwakilan klub.

"Kami juga belum bisa merencanakan sesuatu untuk sepak bola Indonesia sebelum SK itu dicabut," tegas Erwin sesaat setelah RDPU. 

Bagi Erwin salah satu untuk bisa menghindari Indonesia dari sanksi FIFA adalah mencabut SK pembekuan. Menurut dia, FIFA menilai adanya SK tersebut adalah bentuk intervensi pemerintah kepada anggotanya (PSSI).

Hal ini senada dengan Sekretaris klub Persipura Jayapura, Rocky Bebena. Menurutnya sejak adanya SK pembekuan pihaknya banyak mengalami kerugian. Termasuk peristiwa gagalnya Tim Mutiara Hitam menjamu Pahang FA di babak 16 besar Piala AFC 2015. Dikatakannya pihak imigrasi tidak memberikan izin masuk kepada pemain asing milik Pahang FA, lantaran merujuk pada SK pembekuan tersebut.

Selain itu, BOPI bertanggung jawab atas tercorengnya nama Indonesia di mata dunia akibat peristiwa Pahang FA.  Sebab saat itu BOPI terlambat dalam memberikan rekomendasi pemain asing dan tim asing yang akan bertanding di Indonesia. Akibat peristiwa itu, Boaz Salossa dan kawan-kawan terancam didiskualifikasi dari babak knock out Piala AFC. "Kami anggap BOPI adalah sumber masalah," cetus Rocky.

Ikuti Whatsapp Channel Republika