REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Induk organisasi sepak bola Indonesia (PSSI) mengklaim telah berusaha keras untuk mencegah sanksi yang bakal dijatuhkan FIFA. Namun hingga detik ini upaya tersebut belum bisa menjadi jaminan agar Indonesia luput dari sanksi induk sepak bola dunia, atau FIFA. Hal itu disampaikan langsung oleh wakil ketua umum PSSI, Erwin Budiawan.
Upaya konkret PSSI adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas atas Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). SK bernomor 01307 tersebut terkait sanksi administratif yang dijatuhkan Kemenpora kepada PSSI.
"Memang PTUN telah mengeluarkan keputusan sela. Tapi ini bukan yang diinginkan oleh FIFA, maka sanksi itu masih sangat mungkin terjadi," kata Erwin, Kamis (28/5).
Meski PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan PSSI, dan SK Kemenpora untuk sementara tidak berlaku. Namun PSSI belum bisa berbuat sesuatu untuk menormalkan sepak bola Indonesia yang sempat vakum sejak SK Kemenpora diturunkan.
Sebab sebelum SK pemberian sanksi administratif tersebut ditarik, semua agenda akan menjadi sia-sia, jika pada akhirnya FIFA menjatuhkan hukuman. Selain melalui PTUN, PSSI juga meminta kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Hasilnya Jusuf Kalla mempertimbangkan SK pembekuan milik Kemenpora dengan memilih opsi revisi.
Hanya saja SK yang menjadi sengketa belum sepenuh dicabut, jika bukan PTUN yang memutuskan. Apalagi dalam perkembangannya, PSSI didesak mencabut gugatannya tersebut.
Selanutnya pihak PSSI juga meminta bantuan kepada Komisi X DPR dan juga Koimite III DPRD. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RUDP) dengan Komisi X , PSSI mengaku mendapat dukungan penuh agar Kemenpora mencabut SK yang dibuatnya pada 17 April lalu.
"Intinya para dewan juga memahami kerugian dari SK. Makanya mereka mendukung pencabutan SK itu," tambah Erwin.
Kemudian PSSI juga sudah berupaya melobi FIFA untuk bisa mempertimbangkan ancamannya terkait sanksi. Sayangnya, FIFA tetap berkomitmen jika PSSI tidak bisa menyelesaikan polemik yang terjadi sanksi tetap ada. Seperti diketahui organisasi yang dikepalai oleh Sepp Blatter telah memberikan batas waktu kepada Indonesia hingga Jumat (29/5) untuk menuntaskan polemik ini.
Menurut Erwin kemungkinan besar FIFA akan memutuskan Indonesia diberi sanksi atau tidak, usai Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA, pada Jumat (29/5) waktu Swiss. Dia sendiri belum mengetahui bentuk sanksi yang akan dijatuhkan FIFA.
"Apapun bentuk sanksinya pasti sangat merugikan sepak bola Indonesia. Serta mencoreng nama baik negara ini di mata dunia," tutup Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika