REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Etika PSSI urung menyidangkan mantan ketua umum PSSI periode 2011-2015 setelah yang bersangkutan tidak hadir. Namun mereka tetap memberi kesempatan terakhir kepada Djohar untuk untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
Rencananya, PSSI akan kembali menggelar sidang lagi pada Rabu (8/9) mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua Komite Etika PSSI, TM Nurlif, di kantor pusat PSSI, Jakarta.
"Kami berikan kesempatan. Ini bentuk menjunjung tinggi sportivitas, dan keadilan, supaya tidak ada kecurigaan dan dugaan kami tidak sportif," jelas TM Nurlif, saat ditemui di kantor PSSI, Kamis (2/7).
Terkait ketidakhadiran Djohar, pihaknya sangat menyayangkan. Padahal sidang ini merupakan kesempatan bagi Djohar untuk membela diri. Nurlif juga mengatakan absennya Djohar tidak disertai penjelasan apapun.
''Awalnya, komite Etika akan bersidang mulai hari Kamis (2/7) pukul 15.00 WIB. Jadwal tersebut sudah sesuai undangan yang disampaikan ke saudara Djohar. Setelah kami menunggu hingga 20 menit dan tidak ada konfirmasi apakah akan hadir kisatau tidak maka Komite Etika bersepakat akan melakukan pembahasan dan diskusi terhadap dugaan pelanggaran saudara Djohar sesuai kode etik,'' tuturnya.
Komite Etika memanggil Djohar Arifin Husin karena sebelumnya memenuhi undangan Menpora, Imam Nahrawi dalam pertemuan 23 Juni. Djohar yang berstatus sebagai anggota Dewan Kehormatan sebelum menyatakan mundur per 24 Juni dan disampaikan ke PSSI 30 Juni, dipermasalahkan karena menyebut sebagai Ketua Umum PSSI walau dengan embel-embel 2011-2015.
Kehadiran Djohar Arifin Husin juga dipermasalahkan karena tidak ada komunikasi dengan PSSI. Seperti yang disampaikan oleh TM Nurlif sebelumnya, Djohar terancam sanksi berupa persona non-grata atau seperti pengucilan dari sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Djohar mengaku masih sebagai ketua umum PSSI yang diakui oleh Kemenpora. Sehingga secara tidak langsung, pria asal Sumatera Utara itu tidak mengakui kepengurusan PSSI setelah eranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
