REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Jaksa Agung AS Loretta lynch mengatakan pada Senin bahwa dirinya memperkirakan lebih banyak dakwaan terhadap 'individu-individu' sebagai bagian dari penyelidikan terhadap korupsi di badan sepak bola dunia FIFA.
Sebanyak 14 ofisial FIFA dan eksekutif pemasaran olahraga didakwa di AS pada Mei, dengan dakwaan-dakwaan pemerasan yang melibatkan dana lebih dari 150 juta dolar AS. "Kami mengantisipasi dakwaan-dakwaan tambahan terhadap sejumlah individual," kata Lynch pada konferensi pers bersama dengan sejawatnya di Swiss di Zurich.
"Lingkup penyelidikan kami tidak terbatas, dan kami mengikuti bukti-bukti ke mana mereka tertuju," lanjutnya.
"Saya bersyukur untuk kerja sama signifikan dan bukti substansial yang kami terima dari segala penjuru. Berdasarkan pada kerja sama dan bukti baru itu, kami mengantisipasi pengejaran dakwaan-dakwaan tambahan terhadap individu-individu dan entitas-entitas."
Ia juga mengungkapkan harapan bahwa enam eksekutif FIFA yang ditahan di Zurich akan diekstradisi ke AS untuk menghadapi persidangan. Jaksa Agung Swiss Michael Lauber mengatakan aset-aset keuangan telah disita sebagai bagian dari penyelidikan kantornya terhadap korupsi di FIFA, yang bahkan belum mencapai saat 'turun minum.'
"Kami bahkan belum mencapai masa turun minum," kata Lauber kepada para pewarta, sambil menambahi bahwa aset-aset keuangan, termasuk sejumlah apartemen di Swiss Alps, telah disita sepanjang penyelidikannya, yang memfokuskan pada proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022, yang dimenangi oleh Rusia dan Qatar.
FIFA terlibat dalam skandal korupsi besar sejak penangkapan tujuh orang ofisialnya pada 27 Mei saat mereka menghadiri kongres FIFA di Zurich untuk memilih presiden baru.
Meski terjadi penangkapan-penangkapan, pemilihan presiden tetap dilanjutkan di mana Sepp Blatter memenangi posisi itu untuk kelima kalinya, walau kemudian ia mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri di mana pemilihan presiden baru dijadwalkan akan berlangsung pada Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika