REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turnamen Piala Presiden sebagai pengisi kekosongan kompetisi belumlah tuntas, genderang perang kisruh sepak bola nasional kembali ditabuh. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap mengajukan banding atas kekalahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beberapa bulan lalu.
Situasi seperti ini tentu tidak akan baik untuk sepak bola nasional yang tengah mati suri akibat tidak adanya kompetisi dan juga berada dalam sanksi FIFA. Terkait hal ini, pengamat sepak bola, Akmal Marhali menyatakan sebenarnya jalur yang ditempuh belah pihak, kemenpora dan PSSI tidak baik, dan dapat membunuh sepak bola Indonesia.
Menurutnya, jalan musyawarah yang seharusnya ditempuh oleh kedua lembaga tersebut. Sebab dengan jalur yang sekarang yang dipilih keduanya menyita banyak waktu dan membuat kompetisi tidak cepat berjalan.
Kemudian Marhali juga mengkritisi langkah Tim Transisi yang dinilainya lamban.Menurutnya, saat Tim Transisi dibentuk Kemenpora harus memberi tenggat waktu yang pasti kepada Tim Transisi untuk membenahi tata kelola sepak bola.
"Kemenpora harus kasih waktu kepada Tim Transisi, misalnya awal tahun pengurus baru harus dibentuk, dan bulan Pebruari kompetisi harus sudah berjalan," kata Marhali saat dihubungi melalui seluler, Selasa (22/9).
Selain itu, dia juga meminta agar Tim Transisi lebih reaktif. Sebab selama ini tim bentukkan Kemenpora justru sibuk dengan Turnamen Piala Kemerdekaan yang justru bukan konsennya. Apalagi mereka dikabarkan akan menggelar turnamen-turnamen lagi dengan dalih mengisi kekosongan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
