Jokowi Bakal Bentuk Tim Mediasi antara Pemerintah dengan FIFA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuat tim khusus yang akan menjadi mediator antara pemerintah dengan FIFA untuk mencari jalan keluar atas kisruh sepak bola di Indonesia. Keputusan tersebut dibuat Presiden usai menerima sejumlah delegasi dari organisasi sepak bola dunia (FIFA) dan Asian Football Confederation (AFC) di Istana Merdeka, Senin (2/11).

"Segera kita bentuk tim untuk berkomunikasi terus menerus dengan FIFA sehingga nanti ketemu solusinya," kata Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka.

Adapun delegasi FIFA dan AFC yang datang menemui Presiden Jokowi, antara lain, Kepala Delegasi FIFA Kohzo Tashima, FIFA Exco Members (MAS) Tengku Abdullah ibni Sultan Ahmad Shah, FIFA Members Association Director James Johnson dan AFC Exco Members (PHI) Mariano Araneta.

Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuan tadi, FIFA mengapresiasi upaya reformasi sepak bola yang tengah dilakukan Pemerintah Indonesia. Sama seperti pemerintah, kata dia, FIFA juga berharap segera ditemukan solusi untuk kisruh sepak bola di Tanah Air.

"Mereka tadi senang karena melihat tidak terjadi otot-ototan. Kita memang ingin ada solusi, dari kita dan dari mereka, nanti dilihat ketemunya bagaimana. Itu nanti yang akan dibicarakan dengan tim Indonesia, FIFA dan AFC," ujar Jokowi.

Berbicara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut, saat menerima delegasi FIFA dan AFC, Presiden menyampaikan ketidakpuasannya atas kinerja PSSI. Karenanya, dia menyebut Presiden sangat memahami saat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan organisasi sepak bola Indonesia tersebut. "Saya kira, FIFA juga memahami kebutuhan Indonesia melakukan pembekuan," kata Teten.

Senada dengan Teten, Menpora Imam Nahrawi juga menyebut bahwa FIFA setuju dengan keputusan pembekuan PSSI sebagai langkah awal pembenahan total sepak bola di Indonesia.

Sementara itu, delegasi FIFA dan AFC sendiri tidak bersedia memberikan pernyataan pers pada wartawan. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup di Istana Merdeka, mereka langsung pulang tanpa bersedia diwawancara.