REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum punya nama untuk diikutkansertakan dalam anggota Komite Ad Hoc bikinan FIFA dan PSSI. Namun, Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) memastikan akan ambil kursi dalam komite reformasi dan tata kelola sepak bola versi federasi tersebut.
Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan, keputusan siapa yang mewakili pemerintah dalam komite tersebut ada di tangan Menpora Imam Nahrawi. Gatot pun menunggu siapa yang nantinya didelegasikan ke meja komite tersebut.
"Kami (Kemenpora) tentunya mengapresiasi terbentuknya Komite Ad Hoc itu. Kalau pemerintah diminta ikut, kami akan ikut. Tapi pak menteri belum memutuskan nama (siapa yang bergabung)," kata dia saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Kamis (5/11).
Ketika ditanya apakah Menpora Imam mempertimbangkan agar perwakilan dari pemerintah itu diserahkan kepada Tim Transisi, Gatot, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Tim Transisi mengatakan tentunya usulan itu akan dipertimbangkan.
Kata dia, pun jika Tim Transisi yang diminta tak mungkin akan terlibat semuanya.Sebelumnya, FIFA dan AFC bersama PSSI sepakat membentuk Komite Ad Hoc. Komite itu rencananya bakal diisi oleh sembilan orang. Komite itu untuk mewakili PSSI dan pemilik kepentingan sepak bola nasional, serta tak lupa memberikan jatah kursi perwakilan pemerintah.
Komite itu dibentuk sebagai wadah baru untuk mereformasi PSSI seperti yang diusulkan FIFA dan AFC. Namun, Komite Ad Hoc ini pun punya 'tandingan', satu hari sebelum Komite Ad Hoc disepakati antara FIFA, AFC dan PSSI, federasi sepak bola dunia dan Asia itu juga punya kesepakatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk wadah komunikasi baru bernama Tim Kecil.
Tim Kecil itu punya tujuan serupa seperti Komite Ad Hoc. Namun, tim terakhir ini, menegaskan tak ada partisipasi PSSI di dalamnya. Sebab, dalam tim itu rencananya hanya akan beranggotakan orang-orang di pemerintahan yang menjadi penghubung langsung dengan FIFA dan AFC.