REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Ad-Hoc Reformasi telah melakukan rapar perdananya di kantor PSSI, pada Jumat (11/12). Rapat yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB hanya dihadiri oleh lima dari sembilan anggota Komite Ad-Hoc.
Beberapa anggota yang berhalangan diantaranya, IGK Manila, Raja Pane, serta Bambang Pamungkas, ketiganya berhalangan hadir karena memiliki urusan yang tak bisa ditinggalkan. Meski demikian rapat tersebut dipimpin langsung oleh oleh anggota Komite Eksekutif AFC, Mariano Araneta.
Dalam rapat tersebut, Mariano berharap agar pemerintah segera mengirimkan delegasinya untuk bergabung ke dalam tim Ad-Hoc reformasi sepakbola Indonesia. Sebab bagaimanapun juga Komite Ad-Hoc ini dibentuk untuk membantu Indonesia keluar dari permasalahan yang saat ini terjadi.
Mariano mengatakan akan terus mengkomunikasikan kepada pemerintah bahwa ini diselesaikan oleh Indonesia sendiri, bukan FIFA/AFC untuk mereformasi sepakbola. "Reformasi ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholders termasuk PSSI dan pemerintah," katanya sesaat setelah rapat, Jumat (11/12).
Menurut Mariano, apabila memiliki itikad baik dan mengirimkan delegasinya ke dalam Komite Ad-Hoc ini, tidak menutup kemungkinan FIFA akan mencabut sementara sanksi Indoensia. Bagaimanapun juga latar belakang dibentuknya Komite Ad-Hoc ini memiliki tujuan untuk membenahi sepak bola Indonesia.
Mariano sangat berharap semua pihak memiliki keinginan yang sama untuk membantu sepak bola Indonesia. Apalagi FIFA sendiri menilai Indonesia memiliki potenis yang besar dalam sepak bola. Hal senada juga disampaikan oleh ketua Komite Ad-Hoc, Agum Gumelar.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehorman PSSI itu menyatakan jika ada sinyal positif dari pemarintah, maka tidak mustahil untuk sementara FIFA akan mencabut sanksinya. Agum juga menegaskan meski tanpa perwakilan pemeritah, Komite Ad-Hoc akan tetap bekerja karena sudah ada Term of Reference. "Maka tetap berjalan sambil menunggu perwakilan dari pemerintah," kata Agum.