REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kecil Reformasi Sepak Bola Indonesia belum bekerja. Surat Keputusan (SK) pembentukan dan keanggotaan tim bikinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, belum juga turun. Masih tak jelas kepastian tim komunikasi internasional itu bekerja untuk menormalisasi sepak bola nasional.
Salah satu calon anggota Tim Kecil Makarim Wibisono mengatakan, dua pekan setelah adanya kabar penunjukkan dirinya sebagai anggota, belum ada SK soal pembentukan tim tersebut. Surat resmi dari pemerintah soal penunjukkan keanggotaannya pun juga belum ada.
Hal tersebut, dikatakan Makarim membuat Tim Kecil belum memulai apapun yang ingin dikerjakan. Lantaran belum punya SK, dirinya tak berani berspekulasi soal tugas fungsi dan pokok utama Tim Kecil.
"Belum (ada SK-nya)," kata dia saat dihubungi, Senin (14/12). "Katanya akan ada pertemuan (terlebih dahulu) dengan Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan anggota Tim Kecil."
Mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu menaksir, pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi dan seluruh anggota Tim Kecil akan membahas sejumlah fungsi pokok tim tersebut.
Akan tetapi, dia pun belum mengetahui kapan pertemuan itu berlangsung. Sebab, kata dia, sejumlah calon anggota Tim Kecil lainnya sedang berada di luar negeri.
Tim Kecil terbentuk atas inisiatif pemerintah. Berawal dari kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan delegasi FIFA dan AFC saat bertandang ke Istana Negara awal November lalu.
Pada 2 Desember, Istana Negara pun mengirimkan sejumlah nama ke Kemenpora untuk pembentukan tim tersebut.Deputi V Bidang Kemitraan dan Harmonisasi di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, selain Makarim, anggota Tim Kecil ada empat orang lainnya. Yaitu, dirinya sendiri mewakili Kemenpora, dan mantan Duta Besar RI untuk Swiss Djoko Susilo yang sekarang juga mengisi keanggotaan Tim Transisi.
Ada juga mantan pemain sepak bola dari Persija, Dede Sulaiman, dan mantan Ketua Umum KOI Rita Subowo. Gatot menerangkan, pembentukan Tim Kecil dimaksudkan untuk menjadi wadah komunikasi baru antara pemerintah Indonesia dengan federasi sepak bola dunia, agar sanksi pembekuan sepak bola nasional dapat dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
