DPR: Asian Games 2018 Tanpa Sepak Bola adalah Kerugian Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X dari fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan akan menjadi kerugian besar jika cabang olahraga sepak bola tidak dipertandingkan di Asian Games 2018 mendatang. Mengingat Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, tentu saja dengan absen sepak bola bakal menghambat sponsor untuk bergabung.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan negara peserta juga menolak jika ajang lima tahunan itu tanpa sepak bola. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Abdul Kharis, disela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komite Ad-Hoc Reformasi Sepak Bola dengan anggota Komisi X.

Dalam rapat tersebut, Abdul Kharis juga mengaku heran dengan sikap baik pemerintah yang dinilai enggan menyelesaikan persoalan ini dengan bijak. Menurut pria kelahiran Purworejo itu tidak menutup kemungkinan jika sepak bola masih dalam sanksi, Asian Games 2018 bisa batal diselenggarakan di Indonesia.

"Kalau batal tentu ini kerugian besar, dana sudah milyaran digelontorkan untuk sosialisasi aja. Terus siapa yang nanggunng, kami ikut diperiksa nantinya," keluh Abdul Kharis, Senin (22/2).

Abdul Kharis juga menilai pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (kemenpora) dianggap tak memiliki itikad baik untuk melepaskan Indonesia dari sanksi FIFA. Sebab Kemenpora sendiri telah mengetahui jika sanksi FIFA masih melekat bisa mengancam Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Jika demikian, sebaiknya Kemenpora tidak mengajukan dana untuk kepentingan Asian Games 2018, jika akhirnya Indonesia gagal menjadi host Asian Games 2018. "Mending dana itu untuk rakyat yang lebih membutuhkan. Seharusnya Kemenpora mengetahui konsekuensinya jika sanksi terus berlanjut," kata Abdul Kharis.

Senada dengan Abdul Kharis, Ketua Komisi X DPR RI, Tengku Rifki Harsya juga mengeluhkan sikap pemerintah. Padahal pihak Komisi X sendiri telah berulang kali melakukan peneguran terhadap Kemenpora. Namun, mereka tetap saja melakukan intervensi, karena mereka berada di level eksekutif.

DPR sendiri sesuai dengan hak-hak kita di dalam undang-undang hanya sebatas teguran dan usulan. Komisi X juga berharap masyarakat mengetahui dengan gambang langkah-langkah inkonsistensi terhadap persepakbolaan Indonesia. "Tidak mungkin 'mengangkat senjata' untuk hal ini kan? Tentu saja akan kami sampaikan lagi kepada mereka awal bulan nanti saat rapat dengan Kemenpora," kata Tengku Rifki.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, Komisi X akan mengambil langkah-langkah tertentu jika Kemenpora tidak juga menggubris tentang situasi persepakbolaan nasional. Menurutnya, ada sejumlah opsi yang akan dilakukan Komisi X, diantaranya interpelasi ataupun Pansus yang melibatkan komisi lain seperti Komisi III terakait hukum atau mungkin Komisi I terkait kelembagaan di luar negeri.