BOPI: Pemerintah Pastikan Dulu Reformasi Dijalankan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu menjamin keseriusan PSSI melakukan reformasi. Hal itu sebelum pemerintah akhirnya mencabut pembekuan seluruh kegiatan organisasi yang mengatur sepak bola nasional.

"Harus ada jaminan dulu bahwa reformasi tata kelola sepak bola Indonesia benar-benar akan berjalan sesuai yang dicita-citakan," ujar Ketua Umum BOPI Noor Amman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/2).

Selain itu, ia menilai, pemerintah juga harus memastikan sanksi FIFA yang diberikan kepada Indonesia akan benar-benar ditarik ketika PSSI diaktifkan kembali.

Noor Amman menyampaikan saran untuk terlebih dulu menjamin rencana PSSI dan FIFA tersebut diambil dengan mempertimbangkan faktor perjalanan sejarah saat Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 pada 17 April 2015 dikeluarkan.

"Waktu itu PSSI membangkang dan menyatakan bahwa hanya tunduk dan patuh kepada FIFA, pemerintah sebagai penguasa negeri ini tak dianggap. Bahkan, lewat surat ke FIFA, PSSI sendiri yang meminta agar sepak bola Indonesia disanksi karena tuduhan intervensi pemerintah," ucapnya.

Noor Amman juga menyatakan mantan sekjen PSSI Joko Driyono, yang juga CEO PT Liga Indonesia, mengakui tidak ada intervensi dari pemerintah, seperti yang tertulis dalam surat PSSI ke FIFA.

"Artinya, kalau benar pembekuan itu akan dicabut, harus ada klarifikasi terlebih dahulu bahwa tidak benar pemerintah melakukan intervensi, seperti yang tertuang dalam surat sanksi FIFA tertanggal 30 Mei 2015," ujarnya.

Karena itu, ia menambahkan, pemerintah diminta tidak terburu-buru memutuskan pencabutan pembekuan PSSI agar "bobroknya" tata kelola sepak bola nasional dapat dibenahi dengan serius, serta benar-benar mengedepankan esensi reformasi.

Sekjen BOPI Heru Nugroho menegaskan, sanksi FIFA sebenarnya dapat dijadikan fondasi utama untuk melakukan pembenahan total di semua aspek sepak bola nasional, yakni dari sisi industri, pembinaan, dan prestasi.

"Permafiaan di sepak bola nasional sudah 'menggurita'. Jadi, semua harus dibereskan secara total. Inilah esensi reformasi yang ditunggu para pencinta dan stakeholder sepak bola nasional. Jangan melemah hanya karena tekanan politik dari pihak-pihak tertentu," kata Heru.