Jumat 26 Feb 2016 18:45 WIB

JK: Presiden tak Keberatan Pencabutan Pembekuan PSSI

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Karta Raharja Ucu

Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Wapres Jusuf Kalla (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk mengkaji sanksi pembekuan yang dijatuhkan pada PSSI. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menyebut sebenarnya Jokowi tak keberatan pembekuan PSSI dicabut.

Namun, ia menekankan perlunya dilakukan kajian terhadap prosedur pencabutan pembekuan. "Ya sebenarnya pada prinsipnya itu Presiden tidak keberatan untuk, tinggal proseduralnya yang dikaji," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/2).

JK menekankan, pemerintah ingin meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Karena itu diperlukan adanya kompetisi dengan wadahnya, yakni PSSI. Tetapi, reformasi atau perbaikan dalam tubuh PSSI pun juga harus tetap berjalan.

"Kalau kompetisi harus ada wadahnya PSSI, kalau ada PSSI baru ada FIFA.Nah memang reformasinya tetap jalan, perbaikan-perbaikan organisatoris, pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya, organisasi penyelenggaranya harus transparan," jelas JK.

Ia menyebut kajian atau evaluasi terhadap pencabutan pembekuan PSSI dapat dilakukan dalam satu hingga dua hari. Setelah pemerintah mencabut pembekuan terhadap PSSI, maka PSSI akan kembali pada pengurus semula. "Ya dilaporkanlah. Saya kira satu-dua hari ini," kata dia.

Menpora Imam Nahrawi sebelumnya membantah Presiden Joko Widodo telah menyetujui pencabutan pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "Pak Presiden belum pernah setujui pencabutan pembekuan PSSI. Pak Presiden perintahkan kepada saya untuk mengkaji secara komprehensif semua aspek pencabut," kata Imam, Kamis (25/2).

Imam mengatakan Presiden justru memintanya untuk menyiapkan kompetisi sepak bola dan turnamen, baik profesional, amatir, maupun kelompok umur. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun juga menyebut Presiden Jokowi baru meminta Menpora Imam Nahrawi mengkaji sanksi pembekuan yang diberikan pada PSSI.

Presiden, menurut dia, tidak memerintahkan agar pembekuan PSSI segera dicabut. Karena itu, sambung dia, keputusan kapan sanksi PSSI akan dicabut tergantung dari hasil kajian yang dilakukan Menpora.

Pramono kemudian menyebut sejumlah pertimbangan di balik perintah Jokowi untuk mengkaji sanksi pembekuan PSSI. Menurut dia, Presiden tak ingin masalah persepakbolaan profesional Indonesia menjadi berlarut-larut.

Presiden berharap segera ada jalan keluar, sehingga timnas bisa kembali berlaga di kompetisi internasional.

Selain itu, Jokowi juga disebut mempertimbangkan hubungan Indonesia dengan organisasi sepakbola dunia FIFA serta karena persiapan menjadi tuan rumah Asian Games pada 2018 mendatang.