REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan PSSI sepakat menjadikan penghentian sanksi internasional sepak bola Indonesia oleh FIFA sebagai momentum perbaikan bersama. Mengembalikan kiprah Timnas Indonesia ke level internasional, menjadi fokus utama keduanya.
Kepengurusan PSSI menghendaki agar pemerintah cepat melupakan kisruh sepak bola setahun belakangan. Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan mengatakan, babak baru hubungan lebih baik serta saling mendukung antara PSSI dan pemerintah diperlukan untuk menjamin tata kelola sepak bola yang lebih kondusif.
"Sekarang PSSI dan pemerintah harus meninggalkan pola destruktif (saling menghancurkan) dan mulai membangun pola konstruktif (saling mendukung)," kata Aristo, saat berdiskusi di Jakarta, Sabtu (14/5).
Dia mengatakan, PSSI sudah punya dua program utama perbaikan tata kelola sepak bola usai pencabutan SK Pembekuan PSSI dan juga pemulihan sanksi oleh FIFA.
Program pertama yaitu mengembalikan keberadaan Timnas Garuda. Piala AFF 2016 di Myanmar pada November mendatang dijadikan target paling dekat bagi PSSI agar sepak bola Indonesia kembali hadir di level internasional.
"Piala AFF Myanmar yang paling dekat. PSSI menargetkan agar Indonesia juara," ujar dia.
Kedua, menurut Aristo, yaitu melanjutkan program di luar lapangan. Di antaranya melakukan normalisasi hubungan PSSI dengan pemerintah. Yaitu lewat komunikasi yang lebih transparan dan saling mendukung. Aristo meminta agar pemerintah dan PSSI punya komitmen bersama agar tak melanjutkan perseteruan.