REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Persatuan Sepak Bola Nasional (PSSI) saling sepakat menjadikan penghentian sanksi internasional sepak bola Indonesia oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) sebagai momentum perbaikan bersama. Mengembalikan kiprah Timnas Indonesia ke lapangan internasional menjadi fokus utama keduanya.
Kepengurusan PSSI menghendaki agar pemerintah cepat melupakan kisruh sepak bola setahun belakangan. Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan mengatakan, babak baru hubungan lebih baik serta saling mendukung antara federasi nasional dan pemerintah diperlukan untuk menjamin tata kelola sepak bola yang lebih kondusif.
"Sekarang PSSI dan pemerintah, harus meninggalkan pola destruktif (saling menghancurkan) dan mulai membangun pola yang konstruktif (saling mendukung)," kata Aristo saat berdiskusi di Jakarta, Sabtu (14/5).
Aristo mengatakan PSSI sudah punya dua program utama perbaikan tata kelola sepak bola yang lebih baik usai Pembatalan SK Pembekuan PSSI, dan pemulihan sanksi oleh FIFA.
Program pertama, yaitu mengembalikan keberadaan Timnas Garuda ke lapangan. Piala AFF 2016 di Myanmar pada November mendatang dijadikan target paling dekat bagi PSSI agar sepak bola Indonesia kembali hadir di lapangan internasional. "Piala AFF Myanmar yang paling dekat. PSSI menargetkan agar Indonesia juara," ujarnya.
Kedua, yang juga penting menurut Aristo yaitu melanjutkan program di luar lapangan. Diantaranya melakukan normalisasi hubungan PSSI dengan pemerintah. Yaitu lewat komunikasi yang lebih transparan dan saling mendukung. Aristo meminta agar pemerintah dan juga PSSI punya komitmen bersama agar tak melanjutkan cek-cok.
Karena, menurut Aristo, terbukti setahun konflik antara pemerintah dan PSSI, membuat kehancuran sepak bola Tanah Air. Kehancuran itu semakin berat lantaran FIFA menjatuhkan sanksi internasional lantaran sikap pemerintah yang dianggap off side lewat pembekuan sepihak.
Program luar lapangan tersebut, dikatakan Aristo juga menyangkut soal hubungan yang lebih baik antara PSSI dan para pihak ketiga. Yaitu, para sponsor dan klub. Aristo meminta, justeru pemerintah semestinya cukup menjadi mediator dan pencari soluasi dalam penyelesaian masalah antara PSSI dan pihak ketiga.
Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto sejutu dengan sikap PSSI tersebut. Dia mengakatan, Piala AFF di Myanmar, memang menjadi satu target yang harus dibuktikan PSSI. Terkait program luar lapangan PSSI, Gatot mengatakan, sebetulnya pemerintah tak punya niat serampangan untuk membuat tata kelola sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika