REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berpendapat bahwa sistem hukum kompetisi sepak bola di Indonesia masih lemah.
"Satu kelemahan di sistem yang ada saat ini, jika belum ada laporan dari panitia, aparat hukum tidak bisa bertindak. Itu yang ke depannya harus berubah," kata Imam Nahrawi di Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).
Imam mengatakan bahwa sistem hukum pada kompetisi liga sepak bola layak untuk dibenahi. Ia mencontohkan jika terjadi suatu tindakan pemukulan seharusnya langsung bisa ditangkap tangan, karena sudah terlihat bukti tindakannya.
Berdasarkan contoh itu, ia berharap seharusnya suatu saat hal tersebut bisa diterapkan di masa depan, yaitu melakukan penindakan jika terjadi kekerasan dalam suatu pertandingan tanpa harus menunggu proses laporan.
Namun ia juga tetap menghargai hukum yang berlaku pada saat ini. "Lebih baik kita tetap di ranah hukum, sehingga tidak boleh lagi ada pelecehan terhadap pemain hingga ofisial, agar tidak akan ada kesempatan untuk melakukan kekerasan," katanya.
Menpora juga menegaskan agar siapa pun yang melanggar hukum, untuk segara ditindak.
Pada kesempatan lain, PSSI dan operator penyelenggara turnamen Indonesia Soccer Championship (ISC), Gelora Trisula Semesta (GTS) bertemu membahas keamanan stadion saat pertandingan .
"Kami tidak ingin kericuhan terjadi lagi, maka faktor keamanan stadion perlu dibenahi," kata Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim.
Ia juga menjelaskan bahwa ke depannya liga harus diperbaiki dari berbagai sisi terutama antisipasi kerusuhan antarsuporter.
Kemudian, Direktur Kompetisi dan Regulasi PT GTS Ratu Tisha Destria mengatakan bahwa peningkatan keamanan adalah bukan soal penambahan kuantitas aparat keamanan.
"Peningkatan keamanan itu soal teknis, yang terpenting adalah kami harus paham soal sosial budaya, dan latar belakang masing-masing kedua kubu, itu hal yang lebih penting untuk antisipasi," kata Tisha.
Ia juga mengatakan terkait dengan kerusuhan antarasuporter PS TNI dan Persegres Gresik United semua data, berkas dan kronologis sudah masuk administrasi untuk dipelajari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
