BOPI Dukung Keterlibatan Militer dalam Perbaikan Tata Kelola PSSI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mendukung peran militer mengambil alih kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Sekertaris Jenderal (Sekjen) BOPI, Heru Nugroho mengatakan, situasi sepak bola nasional, masih dalam masa darurat dan membutuhkan kepemimpinan tegas dan bertanggung jawab.

Heru mengatakan perlu figur militer untuk mengatasi situasi darurat sepak bola nasional tersebut. Kata dia, saat ini sudah ada dua bakal calon ketua umum federasi nasional yang disiapkan. Calon pertama, yaitu Pangkostrad Letnan Jenderal (Letjend) Edy Rahmayadi.

Calon lain yang muncul, yaitu Jenderal Purnawirawan Moeldoko yang merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Dua nama ini (Edy dan Moeldoko) calon kuat yang bisa tegas memperbaiki PSSI," kata Heru saat ditemui di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Selasa (9/8).

Menurut Heru, banyaknya faksi kepentingan dan skandal, membuat kebobrokan di sepak bola dalam negeri asuhan federasi nasional. "Harapannya, figur yang kuat dari militer saat ini, bisa mengatasi dan memperbaiki sepak bola dan organisasi PSSI," ujarnya.

Sebetulnya, keterlibatan militer dalam badan induk keolahragaan nasional kondisi tak asing. Terutama di tubuh PSSI sendiri. Sejarah PSSI kerap melibatkan sejumlah purnawirawan untuk memimpin federasi nasional itu. Sebut saja di antaranya Ali Sadikin yang memimpin PSSI dengan modal bintang tiga di pundak.

Ada juga nama Letjend (Purnawirawan) Kardono yang memimpin PSSI rentang periode 1983-1991. Purnawirawan Angkatan Udara itu tercatat pernah membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di Sea Games 1987 dan 1991. Kepemimpinan Kardono di PSSI dilanjutkan oleh Letjend (Purnawirawan) Azwar Anas.

Di era reformasi, Jenderal (Purnawirawan) Agum Gumelar juga pernah memimpin PSSI rentang periode 1999 sampai 2003. Nama Agum juga sempat menjadi Ketua Normalisasi PSSI ketika kericuhan akibat dualisme kepengurusan di federasi nasional tersebut pada 2011 lalu.

Sejumlah catatan tersebut, menurut Heru menjadi tak soal kembali melibatkan militer aktif maupun purnawirawan dalam kepengurusan sepak bola nasional.