REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta semua pihak agar tidak perlu membesar-besarkan rekomendasi pemindahan lokasi kongres PSSI dari Makassar ke Yogyakarta. Imam menyebut surat dari Kemenpora terkait lokasi kongres hanya berupa saran.
"Masalah tempat kongres bisa di mana saja, ini hanya persoalan teknis, sederhana kok. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang terpenting kan esensi kongresnya jalan, teknisnya bisa di Yogyakarta ataupun kota lainnya," ujar Imam di Jakarta, Selasa (13/9).
Menurut Imam, rekomendasi tempat juga lantaran adanya permintaan rekomendasi dari sebagian anggota Komite KEsekutif (Exco) PSSI ke Kemenpora. Sehingga, sudah menjadi kewajiban Kemenpora sebagai pembina cabang olahraga memberikan rekomendasi. Kemudian, sambung Imam, alasan dipilihnya Yogyakarta adalah karena kota gudeg tersebut merupakan tempat lahirnya PSSI.
Sebelumnya, Juru Bicara di Kemenpora Gatot Dewa Broto menyampaikan hal yang sama, permintaan kementeriannya agar Kongres Pemilihan dilakukan di Yogyakarta bukan intervensi pemerintah soal proses regenerasi di badan induk sepak bola nasional tersebut.
Akan tetapi, dia menjelaskan, permintaan agar PSSI melangsungkan Kongres Tahunan di Yogyakarta tersebut, bagian dari hak yang dimiliki kementeriannya. Menurut dia, hak tersebut berawal dari permintaan rekomendasi tentang lokasi kongres yang diminta Exco PSSI kepada Kemenpora.
"Substansi pemindahan kota (tuan rumah kongres) semata-mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol tempat lahirnya PSSI," ujar dia.
Kata dia, keputusan pemerintah agar Exco PSSI memindah lokasi kongres, sudah final. Ketika ditanya apakah Kemenpora bakal memberikan sanksi baru bagi PSSI jika tuan rumah Kongres Tahunan tetap mengambil lokasi di Tanah Bugis?
Gatot mengatakan, akan menunggu jawaban resmi dari PSSI. Namun kata dia, permintaan memindahkan lokasi kongres sama artinya dengan regulasi. Menurut dia, PSSI hanya dihadapkan pada dua pilihan, menerima atau menolak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
