Kamis 15 Sep 2016 18:32 WIB

K-85 Dukung Pemerintah Desak Kongres PSSI Digelar di Yogyakarta

Rep: Bambang Noroyono / Red: Angga Indrawan

Foto: Republika/ Wihdan Hidayat

KLB PSSI. Peserta melakukan registrasi pada pembukaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Ancol, Jakarta, Rabu (3/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok 85 (K-85) menyatakan penolakannya atas rencana penyelenggaraan Kongres Tahunan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kelompok salah satu pendukung bakal calon ketua umum tersebut mendukung sikap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meminta agar Kongres Pemilihan di helat di Yogyakarta.

Kepala Humas K-85 Gatot Haryo Sutedjo menegaskan, kelompoknya menilai keputusan Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang menunjuk Makassar sebagai tuan rumah kongres mendatang, cacat prosedural. Itu kata dia, tak sesuai dengan keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) yang sudah digelar pada 3 Agustus lalu di Jakarta.

"Saat KLB di Ancol (Jakarta) hanya memutuskan tanggal kongres, bukan tempat pelaksanaan kongres," ujar dia saat jumpa persnya di Jakarta, Kamis (15/9). Gatot menerangkan, saat KLB Ancol, cuma ada keputusan tentang penetapan tanggal Kongres Tahunan PSSI. "Saat itu, ditetapkan tanggal 17 Oktober. Tapi belum ada tempat," ujar dia.

Dalam KLB Ancol, dikatakan dia, memang ada usulan dari Asosiasi Provinsi (Asprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang meminta agar Kongres Tahunan digelar di Makassar. Namun, usulan tersebut tak diambil lantaran persoalan tuan rumah memang diserahkan ke Exco PSSI. Satu pekan setelah KLB, PSM Makassar, salah satu klub pemilik suara di federasi nasional mengirimkan surat tentang kesiapan menjadi tuan rumah.

Surat dari PSM tersebut menjadi acuan Exco PSSI memutuskan kota tuan rumah. "Seharusnya, Exco mengomunikasikan kepada kami sebagai voters (pemilik suara) yang mendesak agar KLB segera dilakukan," ujar Gatot. Adapun terkait desakan pemerintah yang meminta Kongres Tahunan digelar di Yogyakarta, menurut Gatot usulan tersebut lebih bisa diterima.

Sebab kata dia, meskipun Exco PSSI sudah memutuskan, namun keterlibatan pemerintah agar Kongres Tahunan digeser ke Yogyakarta, bisa dibenarkan. "Pemerintah meminta Yogyakarta bukan intervensi. Tapi dengan alasan bijak untuk mengembalikan PSSI ke titik nol perubahan (usai normalisasi)," sambung dia.