REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta seluruh ketua umum pengurus induk cabang olahraga (cabor) tak merangkap jabatan di pemerintahan. Menpora Imam Nahrawi menanggapi sejumlah calon ketua umum di badan induk olahraga yang muncul dari nama-nama penting dari jajaran pemerintahan dan militer aktif.
Menpora Imam memperingatkan, terutama menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Indonesia (PP PBSI) dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). “(Olahraga) itu harus dikelola dengan baik dan betul-betul fokus. Tidak nyambi (bekerja sampingan di pemerintahan). Jadi fokus hanya di dalam (kepengurusan),” ujar Imam saat ditemui di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (24/10).
Saat ini, ada dua PP cabang olahraga yang bakal melangsungkan regenerasi kepengurusan. Paling dekat, PP PBSI yang bakal melangsungkan Munas 2016 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada 30 Oktober. Dalam Munas tersebut, sekaligus mengagendakan pemilihan ketua umum periode sampai empat tahun mendatang.
Sejauh ini, sudah ada dua calon kuat yang akan bertarung merebutkan PBSI-1. Yaitu, pejawat Gita Wirjawan dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purnawirawan) Wiranto. Nama terakhir, sampai hari ini memang belum resmi mendaftar. Tapi, dirinya sudah memastikan maju dengan modal 22 suara dukungan dari Pengurus Provinsi (Pengprov).
Sedangkan di PSSI, Kongres Tahunan bakal digelar paling lambat 10 November mendatang di Jakarta. Sudah sembilan calon resmi yang akan maju bersaing. Dari jumlah calon tersebut, ada dua kandidat yang berasal dari pemerintahan dan militer. Pertama, yaitu Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko. Kedua yaitu Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi.
Menpora Imam melanjutkan, Kemenpora sebetulnya tak ingin berpanjang lidah mengomentari tentang calon-calon ketua umum pengurus induk cabor. Hanya, dia mengatakan, Kemenpora saat ini menghendaki agar olahraga-olahraga andalan dan favorit di Indonesia mempunya pemimpin kepengurusan yang kompeten dan sadar fungsi. “Tapi ini intinya, (olahraga) butuh pengelolaan yang fokus, yang punya waktu penuh mendampingi atlet (dan pemain).”
Ikuti Whatsapp Channel Republika