REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kelompok 85 (K-85) menilai ada upaya penghalangan pencalonan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Edy Rahmayadi sebagai calon ketua umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Kuasa K-85, Gusti Randa mengatakan, usaha penjegalan jenderal bintang tiga aktif tersebut, tampak dari ungkapan sejumlah menteri dan kalangan, agar ketua badan induk sepak bola nasional mendatang tak boleh nyambi di pemerintahan dan militer.

Gusti mengatakan, pencalonan Edy Rahmayadi sebagai Ketum PSSI tak melanggar aturan. Syarat sebagai kandidat, pun sudah dipenuhi oleh mantan Pangdam Bukit Barisan tersebut. Menurut Gusti, larangan nyambi versi sejumlah menteri dan kalangan tersebut, murni politis. “Selama tidak ada aturannya, itu (larangan nyambi) artinya hanya imbauan,” kata Gusti saat dihubungi, Senin (24/10).

Pada Rabu (12/10), dalam satu pertemuan, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, menegaskan agar Ketua Umum PSSI mendatang harus fokus di pekerjaannya sebagai pemimpin federasi nasional. Mantan Panglima ABRI itupun mengatakan, PSSI tak bisa dipimpin oleh seseorang yang nyambi atau membagi waktunya dengan urusan pekerjaan lain di pemerintahan ataupun di militer.

Gusti melanjutkan, Ketua Umum Federasi Karateka Indonesia (PP Forki) dijabat oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Larangan nyambi, ditegaskan Gusti, semakin inkonsisten jika melihat Wiranto, yang berencana maju sebagai calon ketua umum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI). “Ini bagaimana ya? Jadinya lucu kalau pak Wiranto sebagai Menko Polhukam ngomong; 'Kalau ketua umum PSSI nggak boleh nyambi'. Jadi saya kira, ini (larangan nyambi) nuansanya jadi sangat politis.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika