REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon ketua mum PSSI Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengingatkan tentang pemimpin otoritas sepak bola nasional itu harus berasal dari individu yang fokus. Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan, segudang persoalan dan permasalahan di PSSI membutuhkan pemimpin yang tidak menyambi di pemerintahan dan militer.
Purnawirawan bintang empat itu menyatakanya menjelang Kongres Tahunan PSSI 2016. Kongres pemilihan tersebut bakal di gelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/11).
"PSSI lagi menghadapi banyak masalah. Ini bagaimana mungkin dipimpin orang yang memiliki pekerjaan yang lain," kata dia, saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (8/11).
Kongres Tahunan nanti, bakal menentukan kepengurusan inti federasi nasional. Saat ini, ada sembilan nama kandidat ketua umum dan 19 calon wakil ketua umum yang bakal dipilih memimpin PSSI sampai periode 2020 mendatang. Selain dua posisi tersebut, akan dipilih juga 12 anggota Komite Eksekutif (Exco) yang berasal dari 50-an nama calon dewan internal PSSI tersebut.
Dari sejumlah kandidat ketua umum, memang ada dua kandidat yang berasal dari pejabat daerah dan militer aktif. Yaitu, Wali Kota Batu, Edy Rumpoko dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi. Sementara tujuh nama kandidat lainnya, termasuk Moeldoko saat ini tak punya jabatan di pemerintahan.
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Purnawirawan Wiranto, beberapa waktu lalu pernah mengingatkan, agar PSSI sepatutnya diurus oleh orang-orang yang tak punya posisi penting di pemerintahan dan militer. Ungkapan Menko Polhukam tersebut, juga ditegaskan Meteri Pemuda dan OIahraga (Menpora) Imam Nahrawi agar pemimpin induk seluruh cabang olahraga (cabor) di Indonesia, tak berasal dari pejabat negara dan daerah serta militer aktif.
Imam, bahkan menginginkan agar peringatan dari Wiranto tersebut dikuatkan lewat regulasi tentang persyaratan caketum cabor-cabor di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun diterangkan Imam, kementeriannya juga bakal membuat peraturan menteri agar regulasi tersebut dibuat.
Akan tetapi, larangan menyambi tersebut menjadi kontraproduktif setelah Wiranto sebagai salah satu menteri penting pemerintahan saat ini, didaulat sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI), akhir bulan lalu.
Moeldoko enggan mengomentari ungkapan Wiranto dan Imam tersebut sebagai penjegal dua Edy pada bursa pencalonan PSSI-1. Akan tetapi, menurut dia, imbauan tak usah menyambi saat memimpin PSSI dari Wiranto dan kemauan Imam, yaitu agar olahraga nasional termasuk sepak bola dipimpin dengan profesional wajib dicermari.
"Saya pikir sinyal dari Kemenpora dan Menko Polhukam sudah sangat jelas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
