REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Verifikasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Iman Suroso mengatakan proses pelengkapan dokumen terkait penyelenggaraan Liga 1 belum rampung. Itu sebabnya BOPI belum mengeluarkan rekomendasi untuk izin berputarnya kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air.
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi menjelaskan, lambannya pelengkapan data Liga 1 kepada BOPI lantaran terkait dana. Jenderal bintang tiga itu mengatakan, dana sponsor baru diterima PSSI dan Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompertisi dalam beberapa hari ini.
Dari semua nilai dari pihak ketiga itu menjadi modal bagi PSSI dan LIB untuk agar disalurkan ke semua kontestan lig.
Bagi klub peserta Liga 1, masing-masing mendapatkan dana persiapan kompetisi senilai Rp 7,5 miliar. Sedangkan di Liga 2, sebanyak 61 tim mendapatkan total Rp 900 juta dalam dua kali penyerahan, yakni Rp 500 saat penyisihan grup dan Rp 400 juta pada fase lanjutan.
Bukti serah terima dana tersebut menjadi salah satu dokumen yang harus diserahkan ke BOPI sebagai syarat rekomendasi.
"Dana dari sponsor ini agar klub bisa mengontrak pemain. Dan kontrak pemain ini salah satu yang diminta BOPI. Secepatnya akan kami lengkapi," kata Edy di Jakarta, Senin (10/4).
Pria yang juga menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut memastikan sebelum Sabtu (15/4) semua berkas verifikasi yang dimintakan BOPI akan lengkap. Sabtu pekan ini merupakan kick-off perdana Liga 1.
Direktur Bidang Kompetisi di LIB, Risha Adi Widjaya mengakui, seluruh dokumen yang diminta BOPI belum lengkap. Terutama, terkait legalitas LIB sebagai operator. "Kami (LIB) sudah punya akta pendirian perusahaan. Cuma, memang kami belum RUPS (rapat umum pemegang saham)," kata dia.
RUPS LIB rencananya akan dilangsungkan secepatnya. Sebab, kata dia, salah satu dokumen yang belum diserahkan ke BOPI, yakni mengenai komposisi kepemilikan saham.
Draf usulan pembagian dividen tersebut menyadur konsep lama dengan kepemilkan 99 persen milik 18 klub Liga 1. Selebihnya, satu persen menjadi milik PSSI, tapi dengan hak dominan dalam pengambilan keputusan.
"Tapi itu belum diputuskan. Karena yang Liga 2, semula ada yang minta agar dimasukkan (sebagai pemilik saham)," ujar dia.
Selain legalitas operator, Risha juga mengakui, proses keabsahan seluruh klub peserta liga, juga masih terhenti. Ia mengatakan ada dua klub di Liga 1 yang masih bermasalah dan belum bisa selesai.
"Masih punya tunggakan gaji dan menunggak di pajak," kata dia.
Namun, Risha menjanjikan, semua dokumen akan segera dilengkapi.