REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjamin penggunaan dana yang bersumber dari negara oleh Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) 2018 bakal terawasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah melakukan langkah-langkah agar dana itu tidak dikorupsi.
"Tentu lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga karena nanti yang diaudit oleh BPK kan Kementerian Pemuda dan Olahraga karena sumber pembiayaan lewat Kemenpora," kata Imam dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/7).
Imam mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2017 setiap akhir tahun INASGOC harus memberikan laporan pertanggungjawaban. Dia menambahkan, Kemenpora juga membuat gugus tugas atau task force bersama Kejaksaan dan Kepolisian.
Gugus tugas ini akan mengawal dan mengawasi anggaran yang digunakan oleh INASGOC mulai perencanaan sampai pelaksaannya. "Saya membuat task force dari kejaksaan, kepolisian, intelinjen, agar seluruh penyelenggaran yang menggunakan APBN betul-betul bisa dipertanggungjawaban," kata Imam.
Dalam rapat kerja ini anggota Komisi X mempertanyakan pertanggungjawab anggaran yang digunakan INASGOC. Komisi X khawatir menyusul kasus korupsi yang telah menyeret sejumlah anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 2016.
Tahun ini, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran Rp 500 miliar untuk kebutuhan INASGOC mempersiapkan Asian Games di Jakarta dan Palembang tahun depan. Kemenpora juga mengajukan tambahan dana dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1,5 triliun.
Imam mengatakan INASGOC akan melakukan percepatan penyerapan anggaran yang sudah dicairkan. "Untuk tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun ini harus menunggu persetujuan Komisi X," kata dia.
Beberapa anggota Komisi X masih mempertanyakan rincian usulan dana untuk INASGOC dalam APBN-P. Anggota Komisi X Yayuk Basuki mengusulkan agar Kemenpora mengajak para pemangku kepentingan seperti INASGOC, KOI, KONI, dan Chef de Mission SEA Games dalam rapat dengan DPR.
Komisi X DPR RI masih akan membahas anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 bersama pemangku kepentingan lain di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kamis (13/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika