REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegagalan Kontingen Indonesia di ajang bergengsi, SEA Games 2017 di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu terus menjadi sorotan. Selain kinerja Kementerian dan Pemuda (Kemenpora), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) diminta bertanggungjawab atas kegagalan Kontingen Indonesia. Bahkan, ada pihak yang meminta agar Satlak Prima dibubarkan saja.

Situasi ini menjadi tanggapan dari mitra Kemenpora, yaitu Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengakui pembinaan dan penanganan prestasi atlet memang tidak mudah. "Satlak Prima harus dapat bekerjasama. Perlu kerjasama kuat antara kemenpora dan Satlak Prima selaku pelaksana teknis pembinaan atlet," tegas Ledia saat dihubungi Republika, Senin (2/10).

Apalagi, kata Ledia, selama ini anggaran untuk pembinaan atlet adanya di Kemenpora. Menurut dia, hal tersebut tidak memadai untuk sebuah pembinaan yang ideal. Dia mengatakan, pembinaan atlet menuju puncak prestasinya sangat berkaitan dengan waktu.

"Terlambat memulai bisa sebabkan atlet blm sampai pada puncak performanya saat pertandingan. Terlalu cepat bisa jadi performa puncaknya sudah terlewati," kata dia menerangkan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PK) itu menambahkan, kegagalan prestasi atlet adalah kegagalan seluruh stakeholder olahraga di Indonesia. Dengan demikian, seluruh \Istokeholder\I harus duduk bersama keseluruhannya untuk sepakati apa yang harus dilakukan dan komitmen melaksanakan kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, Kontingen Indonesia mampu maraih prestasi yang lebih baik di perhelatan Asian Games 2018. "Keseluruhannya harus di evaluasi. Satlak Prima, Kemenpora dan organsasi olahraga. Duduk bersama dengan tujuan perbaikan," tutup Ledia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika