REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Edy Rahmayadi meminta agar publik tak menyalahkan institusi militer terkait tewasnya Banu Rusman, suporter Persita Tangerang. Meski ada oknum tentara aktif dalam kerusuhan antarsuporter pada Rabu (11/10) tersebut, tetapi kejadian itu tak melibatkan institusi TNI.
“Mohon maaf, jangan sudutkan TNI. Saya TNI tetapi persoalannya bukan TNI,” kata Edy saat jumpa pers di Kemenpora, Jakarta, pada Senin (16/10).
Menurut dia, bukan cuma suporter sipil yang menjadi korban. Para prajuritnya juga menjadi korban keganasan suporter tuan rumah. Dia menyatakan tak kurang dari 15 prajuritnya mengalami luka-luka dan bocor kepala akibat dilempari batu pada suporter sipil.
Dia mengatakan Kejadian ini kan bukan hanya TNI. “Karena kebetulan saat itu TNI dia juga menjadi suporter di situ, bukan dia TNI memakai seragam militer,” ujar Edy.
Menurut Edy, bentrok antarsuporter ini bukan merupakan kerusuhan, melainkan karena fanatisme yang berlebihan dan mengakibatkan gesekan. Dia menambahkan saat ini Komisi Disiplin (Komdis) PSSI juga tengah melakukan investigasi.
Edy menuturkan investigasi itu akan membuktikan apakah ada kesalahan di klub atau perorangan. Dia menyatakan Komdis bakal bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Banu Rusman tewas setelah dirawat seharian di RSUD Cibinong, Bogor, Kamis (12/10). Wafatnya remaja 17 tahun itu setelah sehari sebelumnya, pada Rabu (11/10), menjadi korban kerusuhan antarsuporter sepak bola. Banu, suporter
Persita dipukuli para pendukung PSMS Medan yang didominasi prajurit aktif dari Divif 1 Kostrad Cilodong. Selain korban tewas, sebanyak 17 suporter Laskar Cisadane, juga mengalami luka-luka. Kerusuhan antar suporter sipil dan militer tersebut, bukan kali itu terjadi.
Pada 2016, pada laga Persegres Gresik United dengan PS TNI, kerusuhan antar suporter juga melibatkan tentara aktif. Puluhan korban sipil luka-luka dalam kejadian itu. Terkait Banu, Edy pun berjanji melakukan investigasi terbuka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika