Rabu 21 Feb 2018 14:29 WIB

PSSI: Pergantian Direksi PT LIB di RUPS

PSSI sudah meminta agar LIB segera menggelar RUPS sebelum kick-off Liga 1 2018.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Israr Itah
Wakil Ketua PSSI Joko Driyono
Foto: Dok PSSI
Wakil Ketua PSSI Joko Driyono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kewenangan mengganti jajaran direksi PT Liga Indonesia Baru (LIB) ada dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengatakan, penilaian atas kinerja operator kompetisi sepak bola nasional tersebut baru akan diutarakan dalam forum pemegang saham perusahaan tersebut.

Joko mengungkapkan, PSSI sudah meminta agar LIB segera menggelar RUPS sebelum kick-off Liga 1 2018. PSSI sudah memberikan koridor waktu bagi LIB sebagai operator agar kick-off perdana Liga 1 musim ini pada 10 Maret mendatang. 

Dalam RUPS tersebut, para pemegang saham LIB terdiri dari 18 klub peserta Liga 1 2017 dan PSSI. Kesebelasan peserta punya nilai kepemilikan saham sebesar 99 persen. Selebihnya satu persen menjadi hak PSSI dengan status saham istimewa sebagai pengambil keputusan dan veto.

"Tidak mungkin saya sampaikan di sini. Apa yang akan kami sampaikan, itu nanti saat RUPS sebelum Liga 1 dimulai," ujar dia di Jakarta, Rabu (21/2). 

Joko saat ini hanya memastikan PSSI menjalankan amanah kongres tahunan 2018 untuk menjadikan LIB tetap sebagai satu-satunya operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2, serta Liga 3 pada musim 2018.

Desakan memecat dan mengganti Direksi LIB berawal dari kisruh tunggakan subsidi klub Liga 1 dan Liga 2 musim 2017 yang tak kunjung usai sampai hari ini. Manajer Madura United Haruna Sumitro bahkan meminta agar jajaran direksi PT LIB mengundurkan diri agar lebih terhormat. Desakan keras dari manajemen Laskar Sape Kerrab tersebut menyusul kegeraman tim asal Madura itu dengan inkonsistensi LIB dalam menunaikan komitmen pelunasan subsidi klub.

"Kami minta direksi LIB mempertanggungjawabkan pada RUPS. Bila dianggap tidak cakap, tidak mampu, mereka harus rela mundur secara sukarela," ujar Haruna. 

Sikap manajemen tersebut, Haruna menerangkan sebagai aksi korporasi Madura United menyikapi macetnya pelunasan subsidi klub selama kompetisi musim lalu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement