Rabu 04 Apr 2018 19:03 WIB

Menpora Minta Pengurus Cabor Tertib Administrasi

PB dari 52 cabor proyeksi Asian Games 2018 telah menerima bantuan dana miliaran.

Rep: Gilang Akbar Prambadi/ Red: Israr Itah
Menpora Imam Nahrawi saat berkunjung ke Kantor Republika, Rabu (4/4).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Menpora Imam Nahrawi saat berkunjung ke Kantor Republika, Rabu (4/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mewanti-wanti para pengurus besar (PB) cabang olahraga (cabor) yang telah menerima bantuan dana untuk tertib administrasi. Imam mengungkapkan, sejumlah PB dari 52 cabor proyeksi Asian Games 2018 telah menerima bantuan dana miliaran.

Bila ditotal, PB-PB tersebut telah mendapatkan pencairan dana hingga mencapai Rp 336,5 miliar. Tepatnya, Rp 336.544.504.100. Jumlah ini mendekati angka yang sebelumnya telah disepakati, yakni Rp 475.218.808.000. Masing-masing PB menerima bantuan dana mulai dari Rp 2 miliar hingga belasan miliar.

Imam mengatakan, seluruh dana tersebut diberikan Kemenpora dengan cara transfer langsung ke rekening masing-masing PB. Menurut Menpora, ini merupakan proses yang memang diinginkan oleh seluruh PB agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan.

"Sebelumnya ada Satlak Prima, lalu birokrasi dipangkas (penyerahan uang tidak lagi lewat Satlak Prima karena telah dibubarkan). Sekarang uang bantuan dari pemerintah langsung masuk ke rekening masing-masing PB. Artinya PB harus bisa mengatur catatan keuangan dengan baik karena ini menggunakan uang APBN," kata Menpora dalam kunjungannya ke kantor Republika, Rabu (4/4).

Namun, ia mengakui ketika PB-PB tersebut menerima kiriman bantuan, banyak dari mereka yang mengeluh. Menurut Imam, keluhan ini berupa ketidaksiapan dari para PB yang khawatir dengan cara mengatur besarnya dana bantuan.

Politisi Partai Keadilan Bangsa (PKB) ini pun meminta para PB untuk bisa serius mencatat semua pengeluaran. Imam mengingatkan agar jangan sampai ada kesalahan karena uang rakyat jadi taruhan.

"Kami telah meminta TP4 (Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan) Kejaksaan Agung untuk ikut mengawasi dan mengawal cabor dalam penggunaan dana yang besar ini. Saya minta PB-PB tidak tergantung lagi kepada pemerintah dan harus mandiri mempertanggungjawabkan penggunaan dana," kata Imam.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement