REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Stadion Sultan Agung (SSA) di Kabupaten Bantulmenjadi tempat penyelenggaraan Liga 1 2018. Namun, pertandingan pekan ke-12 antara Persija dan Persebaya pada Ahad (3/6) terpaksa ditunda lantaran terjadi bentrokan antar pendukung dari masing-masing klub.
Melihat bentrokan antara Bonek dan Jakmania itu, Anggota DPRD Bantul, Setiya mengaku prihatin atas kejadian yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat Bantul tersebut.
"Ini sangat memprihatinkan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah mempertimbangkan semua ini. Mengingat, Bonek memiliki track record yang kurang baik dalam hal ketertiban," ujar Setiya.
Ia menilai, keselamatan dan kenyamanan masyarakat Bantul seharusnya menjadi prioritas saat Pemkab melakukan pertimbangan dalam pemberian izin penggunaan SSA. Sehingga, pertimbangan terkait keselamatan dan keamanan ini dapat diutamakan dibanding kepentingan lainya.
"Pemkab kan memiliki otoritas. Seharusnya kewenangan itu digunakan untuk melindungi masyarakat Bantul," kata dia.
Di satu sisi, atas dasar keamanan, sebenarnya keberadaan SSA sempat tak mendapat restu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bantul, Amir Syarifudin mengatakan, PKS menolak pembangunan SSA karena letaknya yang terlalu berdekatan dengan pemukiman.
Mengingat stadion adalah salah satu objek yang cukup rentan terhadapt terjadinya aksi huru-hara, maka PKS menilai lokasi SSA yang terlalu berdekatan dengan pemukiman berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat Bantul. "Keributan antara Bonek dan Jakmania seperti inilah yang dikhawatirkan oleh PKS saat itu," ujar Amir.
Namun, karena kini SSA sudah mulai beroperasi, maka ia berharap seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan SSA dapat lebih mempertimbangkan faktor keamanan. Sehingga, infrastruktur yang dibangun atas kontribusi pajak masyarakat Bantul itu tidak justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat Bantul itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
