Rabu 08 Aug 2018 22:27 WIB

NPC: Setoran Bonus Atlet Difabel Sesuai AD/ART

Penarikan kontribusi tersebut merupakan hasil kesepakatan Rakernas NPC.

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Israr Itah
Senny Marbun
Foto: Dok Republika
Senny Marbun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua National Paralympic Committe (NPC) Indonesia Senny Marbun membantah telah memotong bonus ataupun upah atlet difabel. Menutur dia, yang dilakukan NPC selama ini adalah atlet menyetorkan bonus mereka, di mana 15 persen untuk NPC pusat, dan 10 persen untuk NPC daerah.

Menurut dia, penarikan kontribusi tersebut merupakan hasil kesepakatan Rakernas NPC dan disetujui semua komponen organisasi. Sebab, dana itu digunakan untuk menghidupi organisasi yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah.

"Tidak ada pemotongan bonus, itu kan rekayasa mereka saja biar dikasihani orang banyak. Bagaimana kami mau potong, orang duit mereka masuknya ke rekening masing-masing," kata Senny, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (8/9).

Namun, kalau kejuaraan tingkat nasional, NPCI pusat tidak mendapatkan setoran tersebut. Hanya NPC Pengprov dan Pengcab Kabupaten/Kota yang menerima setoran kontribusi. Senny menilai setoran kontribusi itu merupakan hal yang wajar. Karena, ia mengklaim negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Cina juga melakukan hal yang sama.

Baca juga: Protes Bonus, Atlet Disabilitas Menginap di Pengadilan Jabar

Bahkan, bukan hanya untuk atlet difabel. Senny mengungkapkan bahwa setoran bonus juga dilakukan oleh atlet-atlet normal. Namun mereka malah tidak ada aturannya. "Kalau kita jelas di AD/ART, semua insan NPC tahu aturan itu," tegasnya.

Terkait dengan tidak masuknya enam atlet yang long march dan menggugat aturan setor bonus tersebut ke Asian Para Games, Senny menyatakan itu murni karena mereka tidak lolos standar minimum kualifikasi (MQS) atlet. Sehingga, mereka tidak dapat bertanding pada Asian Para Games.

Selain itu, Senny menuding gerakan enam atlet tersebut ditunggangi oleh beberapa lembaga swadaya masyarat atau LSM. Ada dua LSM yang disebutnya, yaitu Gerakan Pilihan Sunda dan Membela Indonesia Melindungi Nusantara (MIMN). Sehingga, gerakan-gerakan atlet yang memprotes kebijakan NPCI itu dinilai inisiatif dari LSM tersebut.

Baca juga: Enam Atlet Paralimpik Batalkan Long March ke Jakarta

"Karena mereka tidak punya mata, jadi gampang dibuat kendaraan untuk dapat nama. Ini LSM juga baru berdiri kemarin sore," tegas dia.

Terkait tuntutan penghapusan aturan setor kontribusi, Senny menyatakan tidak segampang itu. Apalagi, Kemenpora mengancam akan memidanakan NPCI karena diduga menarik bonus dan upah atlet secara sewenang-wenang.

"Tidak bisa segampang itu menghapus aturan kontribusi. Kalau kami tuntut balik repot juga. Kami kan organisasi, kalau Sesmen (Kemenpora) bicara atas hukum negara, kami kan ada AD/ART-nya," tegas Senny. (Eko Supriyadi)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement