REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PSSI mendukung rencana Kepolisian RI membentuk satuan tugas (satgas) antimafia sepak bola. Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengatakan, pembentukan satuan aparat khusus tersebut selaras dengan upaya PSSI membersihkan kegiatan sepak bola nasional dari perilaku yang mencederai sportivitas.
“Inisiatif dari kepolisian menjadi kemewahan dan berkah bagi kami di PSSI,” ujar Joko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/12).
Menurut dia, upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum yang menyangkut bidang keolahragaan. Selama ini, kata dia, PSSI tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam hal penindakan.
Wacana pembentukan satgas antimafia sepak bola, disampaikan sendiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito mengatakan, olahraga sepak bola sebagai kegiatan umum memerlukan instrumen yang khusus dalam penanganan praktik kotor. Ungkapan Tito tersebut menyoal praktik culas suap dan pengaturan skor di kompetisi sepak bola Tanah Air yang selama ini berjalan. Bahkan, kata dia, praktik judi, pun marak.
Tito memandang praktik-praktik dalam kegiatan sepak bola tersebut masuk dalam kategori kejahatan. Tetapi, penanganannya tak pernah maksimal yang berujung pada reaksi ketidakpuasaan di masyarakat.
“Sepak bola ini sudah menjadi kepentingan umum,” ujar Tito dalam salah satu acara di televisi, Rabu (19/12). Ragam keculasan dalam sepak bola itu, Tito akui pun kompleks karena bukan hanya melibatkan oknum di dalam negeri, melainkan para pelaku kejahatan lintas negara. Masalahnya, kata Tito, di dalam negeri selama ini belum pernah ada wadah aduan dan pembuktian, serta penegakan hukum atas praktik culas dalam sepak bola tersebut.
Karena itu, Tito berinisiatif menjadikan kepolisian sebagai garda paling depan dalam pemberantasan mafia sepak bola. Tito menerangkan, wacana pembentukan satgas tersebut berada langsung dalam komandonya. Satgas tersebut akan dipimpin seorang perwira bintang satu atau dua yang menjadi pertanggungjawabannya, langsung kepada Kapolri.
“Satgas ini, akan kita jadikan sentra pengaduan, dan penyelidikan, sampai tingkat penyidikan atas indikasi kasus-kasus hukum dalam sepak bola,” ujar Tito.
Tito pun menjamin tak bakal pandang bulu dalam pemberantasan mafia sepak bola tersebut. Meskipun, kata dia, oknum yang terlibat praktik kotor tersebut berasal dari kesatuannya atau dari manajemen kesebelasan milik korps Kepolisian, Bhayangkara FC. “Saya rasa itu tidak masalah,” sambung dia.
PSSI mengapresiasi langkah Jenderal Tito tersebut. Joko melanjutkan, sebetulnya federasi selama ini membutuhkan kerja sama lintas sektor dalam membersihkan sepak bola dari praktik mafia dan judi. Terutama dari aparatur penegak hukum. Karena kata Djoko, federasi tak punya tangan dan kewenangan menjangkau pelaku culas dalam sepak bola yang tak terikat dalam Kode Disiplin PSSI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika