REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) segera melakukan transisi untuk pembentukan kepengurusan yang baru. Menpora Imam Nahrawi mengatakan regenerasi pengurus sebagai langkah awal pembenahan total di badan induk sepak bola nasional tersebut.
Imam mengatakan, pengurus PSSI yang baru harus lebih bersih. Sorotan sinis terhadap kepengurusan saat ini, belum mampu membangun kepercayaan di masyarakat.
“Saya pikir saat ini PSSI harus lebih terbuka. Pembenahan PSSI harus semakin dikeraskan,” kata dia di Jakarta, Senin (21/1).
Imam mencatat sejumlah persoalan di internal federasi nasional yang mengharuskan perubahan menyeluruh. Selain soal mandeknya prestasi timnas Indonesia, kata Imam, PSSI saat ini dalam kungkungan masalah hukum.
“Sudah ada beberapa anggota (pengurus) PSSI yang ditetapkan sebagai tersangka pengaturan skor,” ujar dia.
Para pengurus yang terjerat hukum tersebut, yakni anggota Komite Eksekutif (Exco) Johar Lin Eng, dan anggota Komite Disiplin (Komdis) Dwi Irianto. Keduanya kini dalam tahanan di Satgas Antimafia Bola bentukan Polri, dan empat tersangka manipulasi pertandingan lainnya.
Perubahan total di kepengurusan PSSI memang menjadi keharusan. Setelah Ketua Umum PSSI Edy Rahyamadi mundur lewat Kongres Tahunan 2019, Ahad (20/1), saat ini kepemimpinan ada di tangan (Plt) Ketua Umum Joko Driyono dan wakilnya Kepala Staf Ketua Umum (Kastaftum) Iwan Budianto.
Para pemilik suara dalam kongres di Nusa Dua, Bali, kemarin setuju, Joko dan Iwan menghabiskan sisa masa jabatan Edy sampai 2020. Kendati demikian, ada dorongan agar PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) karena adanya penyidikan kasus pengaturan skor oleh satgas antimafia.
KLB diperlukan sebagai forum resmi pergantian kepengurusan di level pemimpin dan anggota di dewan Exco. Ketua Asprov DKI Jakarta Uden Kusumawijaya menerangkan mundurnya Edy ditambah persoalan hukum yang menyeret banyak nama pengurus PSSI membuat KLB sebagai solusi perubahan total untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Kami kan inginnya melakukan pembaruan di tingkat pengambil kebijakan kepengurusan PSSI ini,” kata dia saat dihubungi, Senin (21/1).
Uden mengungkapkan, dalam lobi anggota ada 30 persen dari 85 pemilik suara dalam Kongres Tahunan yang menghendaki agar KLB segera digelar. Regulasi internal, mensyaratkan gelaran forum tertinggi perubahan pengurus PSSI tersebut harus diusulkan dua per tiga dan disetujui 50 persen pemilik suara.
“Susahnya kita, karena usulan KLB itu harus disampaikan tertulis. Beberapa pemilik suara takut ketahuan mengusulkan dan setuju KLB,” ujar Uden.
Permintaan agar KLB segera digelar untuk mengganti kepemimpinan dan Exco, juga disuarakan dari para perwakilan klub pemilik suara. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar, saat dihubungi juga mengatakan agar KLB digelar sebelum Liga 1 2019 dimulai pada Mei mendatang. “Harusnya lebih cepat (KLB) lebih baik,” kata dia.
Dari Sulawesi Selatan (Sulsel) Manajer PSM Makassar Munafri Arifuddin, pun mendorong agar dilakukan KLB. Namun berbeda, Munafri mengatakan agar agenda KLB memperhatikan kondisi dan sitauasi politik nasional. Ia tak mau rencana kocok ulang pimpinan federasi dan Exco, bercampur dengan keriuhan politik nasional.
“Kalau KLB itu memang harus kita sepakati. Tetapi sebaiknya setelah pemilu. Biarlah hiruk pikuk pilpres ini, selesai dulu” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
