REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa menyatakan, negaranya sedang mempertimbangkan membatalkan gelar kehormatan bagi superstar sepak bola Cristiano Ronaldo. Marcelo menyebut pemerintahnya kurang nyaman melihat Ronaldo tersangkut masalah pajak dengan Pemerintah Spanyol saat masih membela Real Madrid.
"Undang-undang ini sangat sederhana. Terserah pemerintah untuk mengoreksi gelar kehormatan (CR7)," kata Marcelo dikutip dari Football Italia, Jumat (25/1).
Ronaldo mendapatkan gelar sebagai Petugas Agung Ordo Pangeran Henry tahun 2014. Dua tahun kemudian setelah berhasil membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016, pemain Juventus itu dianugerahi gelar Salib Besar Ordo Merit Portugis.
Tahun lalu, Ronaldo dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan kewajiban membayar denda sebesar 18,8 juta euro karena tuduhan penipuan pajak selama membela Real Madrid. Hukuman itu diringankan menjadi denda 3,2 juta euro ditambah 365 ribu euro. Ronaldo pun dibebaskan dari hukuman penjara.
Pemerintah Portugal, kata Marcelo, masih akan menyimak kelanjutan kasus Ronaldo ini di penghadilan pajak Spanyol. Ia ingin kasus ini terus berlanjut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil keputusan pencabutan gelar kehormatan Ronaldo.
Di kesempatan lain pemerintah regional Madeira kampung halaman Ronaldo memilih menutup mata atas kasus Ronaldo. Pemimpin Madeira Miguel Albuquerque menyebut apapun kasus miring yang menyeret nama CR7 tidak akan mengubah keputusan untuk menetapkan Ronaldo sebagai warga terhormat di Madeira.
Menurut Miguel, Ronaldo adalah orang Portugal paling bergengsi dan paling berharga di dunia. "Di sini (Madeira), Ronaldo akan selalu dipandang baik. Dia bukan penjahat," ujar Miguel menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika