REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi berjanji mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat luas, termasuk sponsor, untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2021. Menpora mengatakan, penyelenggaraan MotoGP di Indonesia menjadi impian bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pemerintah tentu akan bersama-sama mendorong dan mengajak partisipasi publik yang lebih luas lagi agar hajatan MotoGP itu memberikan gambaran bagi dunia bahwa Indonesia menjadi negara yang layak dan pantas jadi tuan rumah MotoGP," kata Menpora ketika menerima Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansyur di Jakarta, Senin (25/2).
Menpora mengatakan pihak Dorna selaku pemilik hak komersial dan penyiaran memang ingin menggelar kembali MotoGP di Tanah Air. "Pemerintah mengharapkan penyelenggaraan MotoGP berdampak luas bukan hanya bidang prestasi olahraga melainkan juga sektor ekonomi pariwisata serta pemasaran Indonesia," kata dia.
Abdulbar mengatakan, pembangunan Sirkuit Mandalika sepanjang 4,32 kilometer itu akan dimulai pada September 2019 oleh perusahaan konstruksi asal Prancis Vinci. "Tapi sebelum dibangun, kami akan melakukan homologasi dan pengesahan lintasan ke Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) dalam waktu dekat. Setelah itu, persiapan pra-konstruksi, pelelangan, dan pengadaan. Klaim menargetkan pengerjaan fisik dimulai pada September atau Oktober," katanya.
Abdulbar menambahkan, biaya konstruksi Sirkuit MotoGP Mandalika masih dalam penghitungan tim konstruksi. "Tapi, pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan, dan pengolahan limbah kawasan membutuhkan biaya Rp 4,5 triliun," katanya.
Indonesia, lanjut Abdulbar, harus membayar uang sewa hak komersial dan lisensi kepada Dorna Sports sebesar 9 Euro per tahun atau mencapai lebih dari Rp 143 miliar. "Itu adalah biaya sewa total karena urusan transportasi dan penginapan para pembalap sudah diatur oleh Dorna. Kami tidak perlu lagi mengurusinya," katanya.
Meskipun harus membayar biaya lisensi itu, PT ITDC akan mendapatkan keuntungan dari biaya penyiaran, suvenir, dan sejumlah hal lain dari penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. "Mungkin, Dorna lebih melihat kami dibanding Thailand karena kami adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Indonesia punya pasar yang potensial bagi MotoGP," katanya.
Selain kontrak lima tahun penyelenggaraan MotoGP, PT ITDC juga telah menyepakati kontrak penyelenggaraan World Super Bike Motul untuk lima tahun mulai 2021. ITDC akan membentuk badan usaha bernama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai operator penyelenggaraan MotoGP dan lomba lain di Mandika. "ITDC merupakan pemilik tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Kami yang menandatangani kontrak karena badan itu belum terbentuk," kata Abdulbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
