Rabu 28 Aug 2019 19:45 WIB

PB PABBSI: Seharusnya Rasionalisasi Cabor dari Dulu

PON sebaiknya tak berkonsep pesta olahraga, melainkan konsep pekan olahraga.

Rep: Muhammad Ikhwanuddin/ Red: Endro Yuwanto
Pekerja mengerjakan pembangunan gedung terminal penumpang Bandara Internasional Mozes Kilangin, di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Minggu (21/1). Pembangunan gedung bandara tersebut diproyeksikan guna mendukung penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2020 di Timika.
Foto: M Agung Rajasa/Antara
Pekerja mengerjakan pembangunan gedung terminal penumpang Bandara Internasional Mozes Kilangin, di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Minggu (21/1). Pembangunan gedung bandara tersebut diproyeksikan guna mendukung penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2020 di Timika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Persatuan Angkat Beban dan Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI) menyatakan, pemangkasan cabang olahraga (cabor) dari 47 menjadi 37 perlombaan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020 terlambat dilakukan. Pemangkasan cabang olahraga menjadi 37 jenis didasari oleh efisiensi.

"Menurut saya ini lebih ke rasionalisasi, seharusnya dari dulu dilakukan," kata Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga PB PABBSI, Alamsyah Wijaya kepada Republika.co.id, Rabu (28/8).

Alamsyah juga meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan PON berkonsep 'pesta olahraga', melainkan konsep pekan olahraga yang sesuai dengan penamaannya. "Kalau (konsepnya) pesta, semua cabang olahraga main, yang penting main di PON sehingga nggak fokus pembinaannya, usia muda nggak jadi prioritas," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) RI, Gatot S Dewa Broto menegaskan pemangkasan cabang olahraga menjadi 37 jenis didasari oleh efisiensi.

"(Pengurangan itu) agar kita lebih fokus ke cabang olahraga olimpiade, kita harus rasional. Yang kedua lebih efisien, berkurang cabang olahraga berarti berkurang juga mobilitas atlet dan pengeluarannya," kata Gatot kepada Republika.co.id, Selasa (27/8).

Gatot membantah pemangkasan cabang olahraga dilakukan karena kondisi keamanan di Papua yang sempat memanas. "Nggak ada (karena isu keamanan). Kondusif kok," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement