Ahad 08 Sep 2019 19:17 WIB

KPAI dan Djarum Foundation Disarankan Ambil Jalan Tengah

Tahun depan diharapkan audisi bulu tangkis ini tinggal ganti nama saja.

Rep: Hartifiany Praisra/ Red: Endro Yuwanto
Jalannya tahapan screening Audisi Umum PB Djarum 2019 di GOR KONI, Kota Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/7).
Jalannya tahapan screening Audisi Umum PB Djarum 2019 di GOR KONI, Kota Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/7).

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Polemik Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) dan Djarum Foundation mengenai audisi umum beasiswa badminton semakin panas. Audisi umum beasiswa badminton 2019 menjadi audisi terakhir PB Djarum.

Pengamat bulu tangkis, Broto Happy mengomentari polemik ini. Menurutnya, harus ada jalan tengah antara KPAI dan Djarum Foundation.

"Audisi jadi ajang untuk mencari bibit bulu tangkis andal demi menjaga kejayaan Indonesia di pentas dunia, untuk itu audisi sangat penting," kata Broto saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (8/9).

Broto memaparkan bahwa KPAI tidak sepenuhnya salah. Karena KPAI memiliki dasar hukum mengenai pendiriannya. Hasilnya, dalam audisi umum tidak ada logo PB Djarum maupun Djarum Foundation dalam kaos peserta audisi.

Broto membandingkan audisi umum dengan turnamen Indonesia Open. "Di tengah jalan ada regulasi dari BWF (Badminton World Federation) tidak mengizinkan ada iklan tembakau di kejuaraan, jadi Djarum mengalah dan berubah jadi seperti sekarang Blibli Indonesia Open," jelasnya.

Broto memaparkan solusi terbaik untuk saat ini. Menurutnya, audisi umum menjadi salah satu kesempatan atlet muda daerah berkembang. "Tahun depan saya berharap tinggal ganti nama saja, karena audisi tetap penting. Sedangkan di sisi lain kita warga negara yang baik ya harus ikuti KPAI sebagai wakil pemerintah yang harus didengar," katanya menjelaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement