REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) bakal menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta pada 23-25 Oktober 2019. Dalam munas tersebut, salah satu agenda pentingnya adalah pemilihan ketua umum masa bakti 2019-2023. Tim penjaringan sudah menentukan persyaratan bagi siapapun yang ingin memimpin organisasi olahraga asal Amerika Serikat tersebut dengan delapan persyaratan.
Poin terakhir menyebut, bakal calon ketua umum wajib mendapat dukungan minimal 15 pengurus provinsi (pengprov) yang masa baktinya masih aktif. Ketua umum Pengprov Perbasi DKI Jakarta, Yos Paguno menanggapi persyaratan poin kedelapan tersebut. Dia mengatakan, dalam AD/ART disebutkan, Pengprov hingga Pengkab/Pengkot merupakan peserta munas yang masing-masing memiliki hak satu suara.
"Jadi yang kami pertanyakan kenapa pertimbangannya hanya harus didukung 15 Pengprov Perbasi. Pengprov kan hanya ada 34," ujarnya.
Selain itu, Yos juga mempertanyakan kategori aktif dalam persyaratan. "Katakanlah dari 34 Pengprov perbasi misalnya yang aktif nanti dinilai tidak sampai 30. Berarti kan hanya ada satu yang mumpuni untuk maju sebagai calon," ujarnya.
Yos menilai, persyaratan minimal dukungan 15 Pengprov tersebut berpotensi menghasilkan aklamasi. Namun, Yos enggan berpikir ke arah tersebut. "Kami hanya ingin tahu pertimbangannya apa. Karena di munas nanti voters punya hak yang sama. Tapi kami lihat saja. Pada prinsipnya kami mendukung munas yang akan diselenggarakan ini," kata dia.
Pihaknya menginginkan munas dilakukan secara sportif guna mendapatkan ketua umum yang memiliki kompetensi mumpuni. "Kami ingin munas bisa berjalan baik dan legitimate. Dimana dalam hari H nya tidak ada masalah apapun karena sudah sesuai dan tidak melanggar AD/ART yang ada di Perbasi," ucap Yos.
Menurut dia, siapapun ketua umum terpilih nantinya bakal menghadapi tantangan besar. Salah satunya mengawal Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023 bersama Jepang dan Filipina. Dari Pengprov Perbasi DKI Jakarta, kata Yos, belum menentukan pilihan meski dukungan harus diberikan paling lambat pada 11 Oktober.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan rapat khusus untuk menentukan siapa calon yang akan didukung nantinya. "Yang penting siapa yang didukung nanti bisa mengawal program besar tersebut," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PP Perbasi periode 2019-2023, Wawan Mulyana menyatakan, siap memenuhi harapan sejumlah pihak yang ingin munas berjalan netral.
Wawan menjelaskan, meski tim yang beranggotakan lima orang ini bekerja atas Surat Keputusan dari PP Perbasi, ia memastikan kenetralan akan diusun. Dia mengatakan, tidak ada tendensi apapun dari Tim Penjaringan untuk berpihak ke siapapun.
“Kita bekerja netral dan bertujuan untuk mencari ketua umum yang dapat memimpin organisasi dengan baik kedepannya, siapapun nanti ketua terpilih," ujarnya ketika dimintai tanggapan via sambungan telepon, Sabtu (5/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
