Selasa 24 Dec 2019 01:15 WIB

Liga 1 Wajib Berbenah

Masih banyak persoalan di Liga 1 yang belum dituntaskan oleh PSSI dan PT LIB.

Rep: Muhammad Ikhwanuddin/ Red: Andri Saubani
Pelatih Bali United Stefano Cugura (kanan) merayakan kemenangan bersama para pemain dan manajemen Bali United seusai penganugerahan juara Liga 1 2019 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Ahad (22/12/2019).
Foto: Antara
Pelatih Bali United Stefano Cugura (kanan) merayakan kemenangan bersama para pemain dan manajemen Bali United seusai penganugerahan juara Liga 1 2019 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Ahad (22/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelaran Liga 1 sudah berakhir per Desember 2019. Bali United keluar sebagai juara dengan poin meyakinkan. Namun, kompetisi yang sudah usai meninggalkan serangkaian pekerjaan rumah yang belum selesai.

Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali menegaskan kompetisi sepak bola, dalam hal ini Liga 1 harus berbenah. Menurutnya, masih terdapat banyak persoalan yang belum dituntaskan oleh pihak-pihak terkait seperti penyelenggara liga, federasi, hingga pihak keamanan.

Ia memerhatikan, banyak jadwal pertandingan yang berubah-ubah sehingga mengganggu jalannya pertandingan liga, atau bahkan kompetisi lain. Pasalnya, kompetisi sepakbola Indonesia bukan hanya liga, ada kejuaraan pra musim dan kontestasi yang melibatkan tim nasional.

"Banyak jadwal (pertandingan Liga 1) yang diganti, terlebih ada Piala Presiden yang juga mempengaruhi digelarnya liga. Menurut saya, lebih baik Piala Presiden digelarnya Januari saja, jadi liga bisa mulai Maret," katanya saat dihubungi Republika, Senin (23/12).

Akmal meminta PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator liga harus tegas ihwal arena pertandingan. Selama ini menurutnya, kontrak antara klub dengan manajemen stadion masih bersifat parsial atau terpisah-pisah per pertandingan.

"Seharusnya, kontrak klub dengan stadion minimal per tahun. Jadi tidak ada kemungkinan stadion tidak bisa dipakai beberapa hari sebelum pertandingan," ujarnya.

Kepastian soal pemakaian stadion pun segaris lurus dengan perizinan dari pihak kepolisian yang mengeluarkan rekomendasi arena laga. Ia berharap, PSSI turun tangan dalam berkoordinasi dengan kepolisian terkait perizinan.

Ketua Umum PSSI, M Iriawan yang berstatus anggota Polri aktif pun dinilainya dapat menjadi pemulus dialog soal izin pemakaian stadion. PSSI juga diminta lebih tegas soal sanksi jika ada klub yang tak mampu menggelar pertandingan karena alasan stadion.

Dalam beberapa pertandingan, Akmal melihat masih ada pembiaran dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang tidak menghukum klub ketika tak bisa menggelar pertandingan secara mendadak.

Kemudian, ia menyarankan PT LIB dan PSSI agar lebih awas membicarakan jadwal liga. Sebab, timnas juga memiliki serangkaian agenda internasional yang harus dijalankan. Akmal tak ingin gelaran liga dan kegiatan timnas saling bergesekan sehingga mempengaruhi prestasi masing-masing tim.

"Jadwal harus dipastikan sebelum awal musim berjalan. Tahun 2020 ada banyak agenda timnas, ada AFF juga. Jangan sampai saling mengganggu," kata dia.

Untuk itu, ia menegaskan PT LIB, PSSI, kepolisian, wasit dan perwakilan suporter agar membuat nota kesepahaman, (MoU) sebelum musim baru bergulir agar semua pihak saling bekerjasama melancarkan jalannya liga.

Kritik juga disampaikan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Refrizal. Ia berpendapat, Liga 1 masih menghadirkan serangkaian tugas berat jika ingin menggelar kompetisi secara sukses. Karena menurutnya, gelaran Liga 1 belum sesuai harapan tentang keberhasilan.

"Belum, makanya perlu dibenahi. Dari mulainya kompetisi sudah terlambat, bahkan sangat terlambat (Mei 2019). Karena saat itu PSSI-nya lagi digoyang-goyang masalah, Ketua Umumnya mengundurkan diri, terus ada persoalan mafia bola juga," kata dia saat dihubungi Republika, Senin.

Sebagai bagian dari PSSI, ia menegaskan akan turut membenahi Liga 1. Mulai dari jadwal pertandingan hingga wasit, ia lihat masih harus diperbaiki.

Refrizal meminta orang-orang yang berada di tubuh PSSI untuk tidak menyusupi kepentingan politik dan sepakbola di lingkup federasi. Karena, ia khawatir sepak bola Indonesia akan rusak jika dua hal itu bercampur.

Exco PSSI pun akan menyampaikan serangkaian hasil evaluasi penyelenggaraan Liga pada Kongres PSSI, akhir Januari mendatang. Ia optimistis, sepak bola Indonesia akan lebih baik jika seluruh pihak mau saling memperbaiki diri.

"Mudah-mudahan PSSI memperhatikan masalah seperti itu," ujarnya.

Di satu sisi, Direktur PT LIB Dirk Soplanit menyatakan, pihaknya menjadikan persoalan jadwal pertandingan dan perizinan stadion sebagai fokus pada 2019 dan akan kembali melakukannya pada musim 2020. Dirk mengakui adanya penundaan beberapa pertandingan sehingga ia berharap pada musim selanjutnya hal serupa tidak terulang lagi. Untuk merealisasikannya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSSI dan kepolisian terkait penyelenggaraan Liga 1 tahun depan.

Bahkan soal jadwal pertandingan, PT LIB juga sudah membuat perencanaan waktu mulai dan berakhirnya Liga 1. "Rencananya, rencana ya belum resmi, (Liga 1) dimulai Maret dan berakhir November 2020, idealnya seperti itu," katanya saat dihubungi Republika.

Ia menegaskan, sinergitas PT LIB, PSSI, dan kepolisian merupakan fokus utama pihaknya selaku operator liga agar berjalan sesuai rencana. PT LIB sudah melakukan presentasi terkait isu-isu strategis kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap liga dan sepakbola Indonesia.

Terkait perizinan stadion, ia menyerahkan hal tersebut kepada pihak klub dan kepolisian. Sebab, PT LIB hanya menyusun jadwal sementara yang mengeluarkan rekomendasi izin adalah kepolisian yang diajukan pihak klub.

Ia juga menyebut, kerusuhan suporter dapat menjadi salah satu penyebab tertundanya pertandingan. Untuk menyiasatinya, PT LIB harus mengatur ulang jadwal agar laga tetap digelar meski berpindah tempat, atau tanpa dihadiri penonton.

"Kami akan berkoordinasi dengan klub. PT LIB tidak mengatur tempat, kami hanya menyusun jadwal dan membantu sebagai penengah jika ada persoalan perizinan antara panitia pelaksana dan pihak kepolisian," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement