REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan memberikan sanksi pada klub yang mengubah jadwal yang telah diresmikan. Sejauh ini operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) belum merilis jadwal resmi Liga 1 maupun 2. Namun, PSSI sedang menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pihak kepolisian terkait sinkronisasi jadwal di Hotel Century, Jakarta, Kamis (20/2).

"Kalau pihak Polri sudah pastikan tidak ada perubahan, tak ada klub yang bisa mundur atau menunda. Nanti ada sanksi dari kami," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan di lokasi, Kamis (20/2).

Menurutnya, jadwal yang akan segera dirilis telah melalui pertimbangan yang matang agar tidak berbenturan dengan agenda nasional maupun daerah penyelenggara pertandingan. Pada 2020, ada agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa wilayah. Total daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dimulai pada Oktober hingga November juga masuk dalam pertimbangan. Begitu juga dengan libur atau hari-hari besar keagamaan."Karena kita juga harus tahu polri juga pekerjaannya banyak. Bukan cuma amankan sepak bola," kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.

Ia mengatakan, kepolisian juga harus menjaga penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada hari-hari yang memang jadi pusat konsentrasi pengamanan misalnya Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan lainnya/

Iwan mengatakan akan merumuskan langkah-langkah antisipatif jika ada peristiwa tak terduga yang memaksa pembatalan pertandingan. "Ini akan kami rumuskan kira-kira apa jadi solusi kalau tiba-tiba katakanlah ada kejadian yang tidak terprediksi seperti bencana alam. Ini akan kami rumuskan," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika