REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua resmi ditunda. Pesta olahraga terbesar se-Indonesia yang seharusnya digelar Oktober tahun ini dipindah ke Oktober 2021.
"Bapak Presiden RI memutuskan pelaksanaan PON ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke-16, yang sedianya dilakukan pada Oktober 2020 ditunda menjadi Oktober 2021," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali kepada wartawan seusai rapat kabinet terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (23/4).
Zainudin menyampaikan, salah satu alasan utama penundaan PON adalah saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sedang mengalihkan fokus ke penanganan Covid-19. Penyebaran virus korona selama beberapa waktu terakhir mengganggu persiapan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
"Jadi keputusannya ditunda dan bulannya sudah ditetapkan, tentu ada pertanyaan dari teman-teman mengapa memilih Oktober. Nah ini sekadar informasi, teman-teman bisa lihat kegiatan olahraga yang dilakukan pada 2021," jelas Zainudin.
Zainudin menjelaskan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI harus menyesuaikan pelaksanaan PON dan Peparnas dengan agenda olahraga nasional dan internasional yang sama-sama digelar pada 2021. Tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 plus menggelar MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan ajang internasional, antara lain ASEAN School Games, SEA Games Vietnam, dan Olimpiade Tokyo.
Kemenpora, lanjut Zainudin, pun berkoordinasi dengan KONI pusat-daerah, pengurus cabang olahraga, dan pemangku kebijakan lain. Sehingga, seluruh pihak sepakat memindahkan jadwal PON. "Jadi pelaksanaan PON ditunda hingga 2021, berarti anggarannya dari APBN 2021. Kami serahkan pada Kementerian Keuangan seperti apa kebijakannya," kata dia.
Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda menyatakan, total anggaran yang diajukan panitia kepada Pemprov Papua dan Presiden RI, Joko Widodo, sebesar Rp 4,8 triliun. Pemprov Papua sudah menganggarkan sebesar Rp 2,3 triliun anggaran PON dalam APBD Papua 2020.
Alhasil, panitia meminta bantuan pemerintah sebesar Rp 2,7 triliun untuk penyelenggaraan PON. Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan kebutuhan anggaran PON hanya sebesar Rp 4,6 triliun.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, menyatakan menerima keputusan pemeritah pusat. Menurutnya, penundaan PON memberikan kesempatan bagi Papua sebagai tuan rumah untuk lebih siap dalam mempersiapkan diri menyambut ajang olahraga empat tahunan tersebut.
"Jadi, PON mundur ini kesempatan bagi Papua dengan sisa waktu kami pakai untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan PON, seperti venue maupun infrastruktur pendukung lainnya," kata Klemen.
Klemen menyampaikan, penundaan PON murni disebabkan virus korona dan tidak ada kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ia meminta masyakarat Papua menerima keputusan pemerintah pusat.
Papua, lanjut Klemen, mengapresiasi keputusan pemerintah pusat menunda PON karena ini kegiatan nasional. Papua hanya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan. "Papua akan lebih siap dengan sisa waktu ini, kami akan selesaikan venue PON yang sedang dikerjakan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika