REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) masih harus mempersiapkan protokol kesehatan untuk bisa memulai pelatnas dan beradaptasi pada masa new normal atau normal baru. Wakil Ketua Umum PB PRSI Harlin Rahardjo mengaku tidak mau gegabah mengambil keputusan agar pelatnas segera dimulai, tapi protokol dan teknis persiapan belum disiapkan matang karena jika dipaksakan malah mengancam keselamatan atlet.
"Kami harus pikirkan bagaimana mereka bisa latihan dengan new normal seperti itu. Saya takutnya nanti dipaksakan jalan dengan protokol yang enggak bagus, malahan ada yang terkena virus," kata Harlinkepada Antara di Jakarta, Jumat (22/5).
Protokol kesehatan yang dia maksudkan termasuk pembatasan jumlah atlet yang berada dalam satu kolam dan pemakaian fasilitas bersama di Stadion Akuatik GBK Ini dianggap faktor penting agar pelatnas bisa menyiasati pandemi, sembari menunggu keputusan lanjut dari pemerintah pusat terkait status darurat Covid-19 di Indonesia.
Pelatih renang Indonesia David Armandoni sebelumnya sempat meminta kejelasan kepada Kemenpora mengenai kapan pelatnas bisa kembali mulai. Menpora Zainudin Amali lantas meminta PRSI mengirimkan surat sehingga pihaknya bisa memberikan dispensansi dan membuka kembali kolam renang di GBK untuk kegiatan Pelatnas.
Namun rencana itu urung dilakukan karena PRSI, menurut Harlin, sangat memikirkan risiko yang bisa timbul apabila bersikukuh menggelar latihan tanpa protokol yang tepat.
"Kami enggak mau mengambil risiko terlalu tinggi. Kami memikirkan risiko dengan baik supaya keputusan kami untuk new normal itu benar-benar aman," kata dia. "Kami fokus dulu ke persiapan untuk new normal itu sampai aman baru kami ke kolam."
Saat ini atlet pelatnas tengah menjalani latihan mandiri di rumah dengan tetap dibekali program dan dipantau oleh pelatih.
PRSI akan segera merancang protokol kesehatan untuk disampaikan dan didiskusikan bersama pemerintah seandainya para atlet Pelatnas diharuskan beradaptasi dengan new normal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika