REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Tahun 2021 berharap media tidak hanya memberitakan kejuaraan empat tahunan tersebut. Tetapi juga mewartakan potensi sosial budaya, keindahan, keramahan, dan keamanan Papua.
"Kami membutuhkan peran media untuk menginformasikan dan menggencarkan bukan saja soal pesta olahraga, namun juga keragaman dan keindahan flora dan fauna Papua," kata Ketua Harian PB PON XX Yusuf Wonda di Gedung KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).
Yusuf Wonda dalam keterangan resminya mengatakan pihaknya bertekad untuk membuat semua orang yang datang dan pulang dari Papua penuh senyum dengan pelaksanaan pesta olahraga akbar di Tanah Air pada 2–13 Oktober 2021.
Untuk itu, kata Yusuf, sesuai arahan Gubernur Papua, Lukas Enembe, PB PON akan menanggung akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal wartawan selama meliput PON XX. Untuk itulah PB PON membutuhkan data awal jumlah wartawan yang meliput baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika.
PB PON akhirnya meminta dukungan KONI Pusat dan PWI Pusat untuk menentukan standar dan persyaratan pendaftaran wartawan yang akan meliput PON yang pertama kali di Bumi Cendrawasih itu.
“Kami ingin menunjukkan Papua aman dengan pelaksanaan PON. Papua ingin menunjukkan sebagai pusat persatuan dan prestasi olahraga Indonesia. Kami ingin membuat siapa yang datang ke Papua dengan senyum dan pulang dari Papua dengan senyum pula,” ucap Yunus.
Harapan PB PON itu disambut dengan baik oleh pihak KONI Pusat maupun PWI. Menurut Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, penundaan PON harus dimanfaatkan dengan baik untuk memantapkan persiapan termasuk publikasi.
"Untuk menghadirkan publikasi yang baik maka para wartawan peliput PON XX dari media harus kompeten sehingga pemberitaan akan sesuai dengan etika dan kode etik jurnalistik," kata Marciano Norman.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari berharap wartawan yang meliput PON XX bisa menghadirkan tulisan-tulisan yang memberikan spirit terhadap atlet dan masyarakat Papua maupun Indonesia. "Saya setuju dengan arahan Ketua Umum KONI Pusat agar media terverifikasi dan wartawan terakreditasi. Waktu yang ada bisa dipakai untuk melaksanakan uji kompetensi,” kata Atal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
