REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang juga belum mereda membuat panitia penyelenggara Musyawarah Nasional Pengurus Pusat Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (Munas PP PBSI) yang akan digelar 5-6 November di Tangerang Banten digelar secara tertutup. Meskipun munas juga akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah.
Acara empat tahunan tersebut tidak diperkenankan untuk dihadiri media secara langsung. Hal ini sesuai kesepakatan panitia dan pihak hotel untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Sebagai konsekuensinya pihak panitia sebagaimana keterangan dari rilis PBSI akan menyiapkan webinar bagi wartawan untuk acara pembukaan dan juga konferensi pers usai Munas nanti.
Ketua Steering Committee Munas PBSI, Achmad Budiharto ketika dihubungi Republika, kemarin mengatakan salah satu protokol Kesehatan yang akan diterapkan adalah melakukan persyaratan test swab sehari sebelum peserta ikut munas. Lokasi Munas juga akan disterilkan terlebih dahulu.
"Di masa Pandemi Covid-19 ini tentu Munas nanti akan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Dimana nanti setiap peserta Munas sebelum mengikuti acara diwajibkan melakukan uji usap. Jika ada yang hasilnya positif maka tidak diperkenankan mengikuti acara." ujar Budiharto yang juga Sekjen PBSI periode 2016-2020.
"Kita berkerja sama dengan satgas Covid-19 dan rumah sakit. Kalau nanti ada peserta yang positif Covid-19 maka untuk penanganan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang terkait. Munas akan tetap berjalan dengan ikut protokol kesehatan, antara lain menjaga jarak, memakai masker dan face shield selama mengikuti Munas," katanya.
Ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Munas nanti lanjut Budiharto. Pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Kedua, pembahasan AD/ART, dan ketiga adalah pemilih ketua umum PBSI periode 2020-2024.
Sebanyak 34 Pengprov PBSI menurut Budiharto akan diundang semua. "Setiap pengprov diwakili dua orang. Kalau kepengurusan masih hidup mereka punya hak pilih. Kalau tidak mereka hanya memiliki hak bicara. Kita juga sudah menyampaikan usulan perubahan AD/ART kepada pengprov. Agar dipelajari nantinya dibahas di munas, apa perlu perubahan atau tetap memakai yang lama," ujarnya. (Fitriyanto)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
