REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan proposal pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah olimpiade dan paralimpiade tahun 2032 mendatang. Keputusan ini merupakan lanjutan dari surat yang sempat dikirim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach pada 2018 lalu.
Optimisme untuk menyandang status tuan rumah olimpiade dan paralimpiade ini tetap terjaga meski kinerja ekonomi nasional tak begitu gemilang tahun ini. Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan prediksinya bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 kembali minus, yang artinya Indonesia mengalami resesi.
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari menyampaikan, Indonesia masih memiliki waktu cukup panjang untuk bangkit dari resesi ekonomi, sebelum perhelatan olimpiade dan paralimpiade berlangsung. Ia juga berkaca pada sejumlah negara yang juga dilanda tekanan ekonomi saat menjadi tuan rumah olimpiade di masa lalu.
"Australia tahun 1956 juga ekonominya lagi ngga baik. Tahun 1988 Korea Selatan sebelum jadi tuan rumah olimpiade juga bukan dalam situasi ekonomi yang mudah," ujar Okto, sapaan akrab Raja Sapta Oktohari, dalam keterangan pers, Rabu (3/11).
Korea Selatan memang cukup terpuruk usai perang saudara yang brakhir pada 1953. Hingga tahun 1980 pun, ekonomi Korea Selatan belum semaju Indonesia pada saat itu. Namun negara ini bertransformasi menjadi pusat industri dengan sangat cepat, hingga pada tahun 1984 produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan bisa mengalahkan Indonesia.
"Kita bersyukur hari ini Indonesia dapat kita rasakan, terlepas semua angka, kita dalam kondisi ekonomi yang stabil dan kita percaya hari-hari ke depan Indonesia akan dapat posisi ekonomi yang lebih baik. Kita cukup percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita bisa jadi tuan rumah olimpiade," kata Okto.
Bila jadi terpilih sebagai tuan rumah nanti, Indonesia akan mengajukan pencak silat sebagai cabang olahraga (cabor) tambahan dalam olimpiade. Hal ini serupa dengan karate yang dipertandingkan di Jepang dan taekwondo yang dipertandingkan di Korea Selatan. "Kita masih ada waktu beberapa waktu ke depan dan harapannya kita bekerja sama dengan semua stakeholder," kata Okto.
Terkait anggaran, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan bahwa pihaknya bersama KOI telah mendapat komitmen dukungan dari Kementerian Keuangan. KOI juga telah mengajukan anggaran yang bersifat multiyears untuk proses bidding yang berlangsung sampai 2023 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika