Selasa 10 Nov 2020 11:13 WIB

Larangan Bepergian Membuat PersiapanTimnas Italia Kacau

Aktivitas timnas Italia menjadi kacau menjelang agenda pertandingan internasional.

Rep: Muhammad Ikhwanuddin/ Red: Endro Yuwanto
Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina.
Foto: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina.

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pemerintah Italia memberlakukan larangan bepergian di beberapa wilayah. Hal ini membuat aktivitas timnas Italia menjadi kacau menjelang agenda pertandingan internasional dalam dua pekan ke depan.

Beberapa pemain Fiorentina, Genoa, AS Roma, Sassuolo, dan Inter Milan terpaksa tidak bisa ke mana-mana karena kasus Covid-19 di Negeri Pisa belakangan kembali meningkat.

Alhasil, hanya sebagian pemain skuat Gli Azzuri yang bisa menghadiri latihan terpusat. Namun bagi pemain yang sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, sudah diizinkan merapat ke timnas.

Pemain Sassuolo, Gian Marco Ferrari, Domenico Berardi, dan Manuel Locatelli akan tiba di tempat pemusatan latihan di Florenzia esok setelah menyelesaikan karantina mandiri sejak sembilan hari yang lalu.

Penggawa Inter, Alessandro Bastoni dan Roberto Gagliardini, juga diizinkan bergabung dengan timnas setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Di satu sisi, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina mengaku khawatir persiapan tim tidak akan maksimal karena beberapa pemain Gli Azzuri dilarang bergabung dengan rombongan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Berdasarkan pendapat saya, (pemerintah) Italia tidak membuat keputusan yang baik," kata Gravina seperti dilansir Football Italia, Selasa (10/11). "Saya bisa bilang ini adalah penyesalan. Kami adalah satu-satunya federasi di Eropa yang mengalami masalah ini."

CEO Inter Milan, Beppe Marotta menyebut situasi yang dialami timnas Italia akan mengakibatkan skuat tidak seimbang. Ia meminta ada intervensi dari Kementerian Olahraga setempat.

"Ini akan berdampak pada turnamen. Menurut saya aneh ketika beberapa wilayah mengambil sikap yang berbeda. Sudah ada protokol yang disusun pemerintah pusat. Ini persoalan krusial," ujar Marotta menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement