REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika Serikat (USOPC) tak akan memberikan sanksi kepada atlet yang berdemonstrasi secara damai dan penuh hormat dalam mendukung keadilan rasial dan sosial di ajang Olimpiade dan Paralimpiade. Keputusan USOPC datang sebagai tanggapan atas rekomendasi dari dewan yang berupaya mengubah "50 Aturan Piagam Olimpiade" yang melarang segala jenis demonstrasi atau propaganda politik, agama, atau rasial.
"USOPC menghargai suara para atlet timnas dan percaya bahwa hak mereka untuk mengadvokasi keadilan ras dan sosial, dan menjadi kekuatan positif untuk perubahan, benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dasar kesetaraan," ujar Kepala eksekutif USOPC Sarah Hirshland dalam sebuah pernyataan yang diterima Reuters, Jumat (11/12).
Namun dewan timnas Amerika Serikat (AS) untuk Keadilan Rasial dan Sosial menegaskan ujaran kebencian, propaganda rasis, dan komentar diskriminatif yang ditujukan untuk menghilangkan hak dan martabat populasi yang secara historis terpinggirkan, tidak memenuhi persyaratan sebagai pidato etis.
Dewan juga meminta Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Komite Paralimpiade Internasional (IPC) untuk mengakui protes yang berfokus pada HAM dan keadilan sosial tidak boleh dianggap sebagai gangguan dan tidak boleh ditanggapi sebagai ujaran kebencian.
"Pembungkaman atlet selama olimpiade sangat kontras dengan pentingnya mengakui keutamaan peserta sebagai manusia dan perannya sebagai atlet," kata dewan itu. "Melarang atlet untuk mengekspresikan pandangan secara bebas selama olimpiade, terutama yang berasal dari kelompok yang secara historis kurang terwakili dan minoritas, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai utama Olimpiade dan Paralimpiade,”
Olimpiade Tokyo yang sempat ditunda akan diadakan dari 23 Juli-8 Agustus 2021, sedangkan olimpiade musim dingin berikutnya dijadwalkan di Beijing pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika