Kebijakan Covid-19 Pemerintah Inggris ke Klub Bola Dikritik

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebagian besar klub-klub kontestan Liga Primer Inggris melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan baru Pemerintah Inggris terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam aturan baru tersebut, klub-klub Liga Primer Inggris harus menjalani karantina mandiri selama 10 hari terhadap pemain dan staf pelatih yang bepergian keluar negeri.

Kebijakan ini telah disampaikan Pemerintah Inggris kepada seluruh klub kontestan Liga Primer Inggris pada akhir pekan lalu. Anggota tim termasuk staf, diharuskan menjalani karantina 10 hari setelah bepergian ke luar negeri untuk alasan apa pun, termasuk kepentingan pertandingan di kompetisi Eropa ataupun internasional.

Baca Juga

Namun, dalam masa karantina selama 10 hari tersebut, pemain dan staf masih diperbolehkan terlibat dalam sesi latihan dan tampil di pertandingan. Dengan begitu, pemain dan staf yang menjalani masa karantina tidak menjalin kontak dengan masyarakat umum.

"Dengan kebijakan ini, Pemerintah Inggris berharap tidak ada pembedaan perlakuan antara klub-klub olahraga dengan masyarakat umum. Masa karantina tersebut bisa dikurangi hingga separuhnya apabila hasil pemeriksaan menunjukan negatif Covid-19," tulis laporan Daily Mail, Kamis (25/2).

Kendati begitu, sejumlah perwakilan tim medis di klub-klub Inggris yang masih berpartisipasi di kompetisi Eropa mengkritik kebijakan anyar ini. Keputusan ini dinilai tidak masuk akal dan cenderung diskriminatif terhadap staf yang tidak ikut bepergian keluar negeri.

"Jika kebijakan ini bertujuan untuk melindungi publik, lantas bagaimana dengan ratusan staff klub yang tidak bepergian ke luar negeri. Artinya, mereka juga rawan terpapar pemain ataupun staf yang bepergian ke luar negeri. Apakah keselamatan mereka tidak sepenting itu? Apakah mereka tidak diperhitungkan? Kebijakan ini tidak masuk akal," kata salah seorang tim medis salah satu klub Liga Primer Inggris kepada Daily Mail.

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) dikabarkan telah mengirimkan surat penjelasan dan klarifikasi terkait kebijakan terbaru Pemerintah Inggris tersebut. FA telah berkoordinasi dengan Kementerian Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Inggris (DCMS) soal penerapan kebijakan ini. DCMS pun disebut-sebut telah memberikan klarifikasi kepada FA dan kebijakan itu agaknya akan tetap berlaku.